Bupati Paniai Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025, Kapolres Komitmen Kawal Pembangunan

Paniai, 26 Juni 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sidang berlangsung di Aula Kantor Bupati Paniai, Jumat (26/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRK Paniai Yanuarius Yumai dan dihadiri Bupati Paniai Yampit Nawipa, A.Md.Tek., Sekretaris Daerah Iriando FX Dien, SH., M.Si., anggota DPRK, pimpinan OPD, serta para kepala distrik se-Kabupaten Paniai.

Turut hadir Kapolres Paniai AKBP Roycke Hendrik Fransico Betaubun, S.IP., S.I.K., M.Si., M.Tr.Opsla., bersama perwakilan TNI dari Satgas Yonif 711/Rks, Letda Inf Made Guntaro. Kehadiran unsur TNI-Polri menunjukkan dukungan terhadap jalannya pemerintahan dan proses pengawasan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Paniai menegaskan bahwa pembahasan Raperda menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, perhatian utama DPRK diarahkan pada peningkatan sektor pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta penegakan regulasi terkait peredaran minuman keras demi menjaga ketertiban sosial.

Sementara itu, Bupati Yampit Nawipa memaparkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD.

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,842 triliun, dengan realisasi mencapai Rp1,812 triliun. Meski belum memenuhi target dan terdapat selisih sekitar Rp29,85 miliar, realisasi tersebut meningkat sekitar Rp211,64 miliar dibandingkan tahun anggaran 2024.

Untuk belanja daerah, dari pagu anggaran sebesar Rp2,067 triliun, realisasinya mencapai Rp1,620 triliun.

Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp416,87 miliar, yang berasal dari saldo Kas Daerah, BLUD, bendahara FKTP/JKN, jasa giro, serta dana BOSP.

Bupati Yampit Nawipa menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Paniai Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik berkat sinergi yang solid antara pihak eksekutif, legislatif, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat. Koordinasi yang baik ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan,” ujarnya.

Rangkaian sidang ditutup dengan penyerahan dan penandatanganan berita acara Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 oleh Bupati kepada Ketua DPRK pada pukul 10.48 WIT.

Setelah prosesi seremonial, termasuk menyanyikan lagu “Tanah Papua” dan doa bersama, rapat diskors untuk dilanjutkan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK.

Seluruh rangkaian sidang berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan pengamanan dari personel Polres Paniai guna memastikan seluruh tahapan pembahasan berjalan kondusif.

[Nabire.Net]