Bupati Nabire Dorong Ketahanan Pangan Lokal, Jangan Bergantung pada Pasokan dari Luar Daerah

Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Bupati Nabire Mesak Magai menilai kekayaan sumber daya alam Nabire harus diolah menjadi kekuatan pangan sekaligus sumber ekonomi bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Mesak saat menghadiri Gerakan Pangan Murah di halaman Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Rabu (12/8/2026). Menurutnya, kondisi geografis Nabire yang mencakup wilayah pesisir, kepulauan, perkotaan hingga pegunungan memberikan peluang besar untuk mengembangkan beragam komoditas pangan.

Mesak mengatakan ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis komoditas. Selain produksi padi, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan pangan lokal seperti sagu, ubi dan singkong. Pengembangan tersebut, menurut dia, juga perlu melibatkan dan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP).

Ia mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire yang terus menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Dalam bulan ini, terdapat dua kegiatan yang dinilai berkaitan erat dengan agenda ketahanan pangan daerah, yakni panen raya padi di SP 1 dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.

Bupati bahkan membuka kemungkinan penambahan dukungan anggaran bagi sektor ketahanan pangan melalui APBD Perubahan. Langkah itu dinilai penting agar pembinaan kepada masyarakat dapat berkelanjutan dan kemampuan produksi pangan dari tingkat lokal semakin kuat.

Menurut Mesak, ketahanan pangan memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar menjaga ketersediaan bahan makanan. Kemampuan daerah menghasilkan kebutuhan pangannya sendiri dapat menjadi perlindungan ketika terjadi kondisi darurat, gangguan distribusi maupun perubahan kebijakan nasional.

“Ketika negara dalam keadaan darurat, kita tidak akan goyah kalau kita kuat dengan ketahanan pangan lokal,” tegas Mesak.

Ia kemudian mengingatkan kembali pengalaman Nabire ketika terjadi efisiensi anggaran pada 2024. Sebagai daerah yang masih menerima transfer dari pemerintah pusat, Nabire menghadapi pengurangan anggaran sekitar Rp600 miliar.

Pengalaman tersebut, kata Mesak, menjadi pelajaran bahwa pemerintah daerah tidak boleh sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. Potensi yang tersedia di daerah harus dikembangkan agar mampu menopang kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian lokal.

Distributor Diminta Tidak Mainkan Harga

Dalam kesempatan yang sama, Mesak meminta distributor turut menjaga kestabilan harga pangan di Nabire. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan memainkan harga di tengah kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, konektivitas laut antara Surabaya dan Nabire seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya distribusi. Pemerintah daerah juga terus berupaya memperoleh tambahan kuota melalui program Tol Laut dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat melalui Dinas Perdagangan.

Mesak berharap penambahan distribusi kontainer melalui Tol Laut dapat membuat pasokan barang masuk dengan biaya yang lebih efisien. Dengan demikian, harga kebutuhan pangan di Nabire diharapkan lebih terkendali.

Ia juga memberikan peringatan kepada aparatur pemerintah agar tidak terlibat dalam permainan distribusi maupun pengadaan melalui program tersebut.

“Kalau ada dari Dinas Perdagangan yang turut bermain masalah Tol Laut, sampaikan kepada saya supaya bisa saya monitor. Bagi pegawai kami yang turut bermain, ini tidak boleh,” tegasnya.

Ke depan, penguatan produksi pangan lokal, pengembangan komoditas pangan khas daerah serta perbaikan sistem distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan Nabire. Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperluas pemberdayaan masyarakat agar kebutuhan pangan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]