BPS Nabire: Lebih dari 3.000 ASN Belum Terdata dalam Sensus Ekonomi 2026

Nabire, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mencatat lebih dari 3.000 aparatur sipil negara (ASN) belum terdata dalam Sensus Ekonomi 2026. Untuk menuntaskan pendataan tersebut, BPS memberikan kesempatan pemutakhiran data hingga 25 Oktober 2026 dan meminta dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membantu memverifikasi pegawai yang belum tercatat.

Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Nabire, Abimanyu A. Kusuma, mengatakan sekitar 7.000 ASN telah berhasil didata. Sementara itu, berdasarkan daftar awal atau prelist yang diterima dari pemerintah pusat, masih terdapat lebih dari 3.000 nama yang belum terkonfirmasi melalui proses pendataan.

“Kalau untuk yang sudah berhasil didata ada sekitar 7.000. Cuma dari daftar awal itu ada sekitar 3.000 lebih yang belum didata,” kata Abimanyu di Nabire, Selasa (20/10/2026).

Ia menjelaskan, angka tersebut belum dapat dijadikan sebagai jumlah pasti ASN yang belum mengikuti sensus. BPS masih perlu memeriksa kesesuaian daftar awal dengan kondisi terkini, mengingat data yang diterima berasal dari berbagai sumber dan belum seluruhnya mengalami pemutakhiran.

Salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah sulitnya menemui responden ketika melakukan kunjungan ke tempat tinggal. Kesibukan pekerjaan, keberadaan ASN di luar daerah, hingga kebiasaan sebagian responden yang baru berada di rumah pada malam hari menjadi faktor yang dapat memengaruhi kelancaran pendataan.

Sesuai prosedur operasional standar (SOP), petugas dapat melakukan kunjungan maksimal tiga kali dengan jeda waktu tertentu apabila responden belum berhasil ditemui. Jika setelah upaya tersebut responden tetap tidak dapat dijangkau, pendataan dapat dicatat sebagai tidak berhasil atau non-response.

Selain kendala waktu, BPS juga menduga sebagian nama dalam daftar awal merupakan warga yang sudah pindah dari Kabupaten Nabire. Perubahan domisili tersebut kemungkinan belum tercermin dalam data administrasi yang menjadi salah satu rujukan pendataan.

“Daftar awal kami terima dari berbagai macam sumber, antara lain Dukcapil dan Kemensos. Mungkin juga ada yang sudah bukan warga Nabire lagi dan belum diperbarui datanya,” ujar Abimanyu.

Kemungkinan lain yang perlu diverifikasi adalah adanya responden yang menolak memberikan informasi. Karena itu, BPS perlu memastikan apakah nama-nama yang belum terdata benar-benar masih berdomisili di Nabire dan belum mengikuti proses pendataan.

BPS Minta OPD Bantu Verifikasi Data ASN

Untuk mempercepat penyelesaian pendataan, BPS Nabire meminta dukungan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Instansi terkait diharapkan mencocokkan daftar pegawai yang dimiliki dengan daftar awal BPS agar petugas dapat mengetahui ASN mana saja yang belum mengikuti sensus.

Abimanyu mengatakan, keterlibatan OPD dapat membantu mempersempit pencarian responden sekaligus meningkatkan ketepatan data yang dihimpun.

“Minimal OPD di sini mungkin punya daftar pegawai. Mereka bisa memastikan siapa yang belum disensus sehingga kami bisa langsung melakukan jemput bola,” katanya.

Ia menegaskan, cakupan pendataan ASN tidak terbatas pada pegawai Pemerintah Kabupaten Nabire. ASN Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pegawai instansi vertikal yang tinggal di Kabupaten Nabire juga termasuk dalam sasaran pendataan.

Dengan demikian, penentuan sasaran tidak semata-mata didasarkan pada instansi tempat seseorang bekerja, tetapi juga mempertimbangkan tempat tinggal aktual responden. Pendekatan ini diperlukan agar pendataan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di Nabire secara lebih menyeluruh.

BPS berharap kesempatan pemutakhiran hingga 25 Oktober 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki ketidaksesuaian data, mengonfirmasi domisili, serta menjangkau responden yang belum berhasil ditemui.

Sensus Ekonomi Jangkau Usaha Rumahan hingga Bisnis Digital

Abimanyu menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berkaitan dengan pencatatan identitas penduduk atau ASN. Pendataan tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk berbagai kegiatan usaha yang belum tercatat melalui pendataan konvensional.

Perkembangan kegiatan ekonomi membuat usaha masyarakat semakin beragam. Selain usaha yang memiliki toko atau bangunan khusus, terdapat pula usaha makanan dan minuman dari rumah, perdagangan melalui internet, hingga penyediaan jasa yang dijalankan tanpa papan nama atau tempat usaha permanen.

Menurut Abimanyu, pengamatan secara langsung terhadap bangunan fisik saja tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Nabire.

“Kalau kita hanya mengandalkan pengamatan, melihat ada papan nama atau tidak, kita tidak akan mendapatkan gambaran ekonomi yang sebenarnya di Nabire. Harapannya, melalui sensus ini, usaha-usaha yang belum terlihat juga bisa terdata,” katanya.

Karena itu, rumah tangga turut menjadi sasaran pendataan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang berlangsung di lingkungan tempat tinggal, termasuk usaha sampingan yang dijalankan oleh ASN. Berbagai kegiatan usaha yang masuk dalam cakupan sensus, mulai dari perdagangan hingga konstruksi, diharapkan dapat tercatat secara lebih menyeluruh.

Masyarakat Bisa Mengisi Data Secara Mandiri

Untuk mempermudah partisipasi masyarakat, BPS juga menyediakan fasilitas pengisian data secara mandiri melalui Computer-Assisted Web-based Interviewing (CAWI). Responden yang belum mengikuti pendataan dapat mengakses tautan berbasis web melalui kode QR yang disediakan petugas.

Dalam proses pengisian, responden diminta memasukkan informasi yang diperlukan untuk verifikasi identitas. Setelah identitas terkonfirmasi dan kode OTP dimasukkan, pengisian data dapat dilanjutkan secara mandiri.

BPS berharap masyarakat dan pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam proses pemutakhiran data tersebut. Dukungan ASN, OPD, serta masyarakat diperlukan untuk membantu petugas memastikan informasi yang dihimpun sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai struktur dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nabire.

Informasi tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan perkembangan usaha, potensi ekonomi lokal, serta kebutuhan masyarakat. Hingga batas pemutakhiran pada 25 Oktober 2026, BPS masih mengupayakan konfirmasi terhadap nama-nama dalam daftar awal yang belum berhasil didata.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]