APBD Deiyai 2027 Diperkirakan Menurun, Bupati Minta OPD Perketat Efisiensi

Deiyai, Pemerintah Kabupaten Deiyai bersiap menghadapi kemungkinan penurunan anggaran pada 2027. Kondisi tersebut mendorong Bupati Deiyai Melkianus Mote meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperketat efisiensi dan menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Melkianus saat memberikan arahan dalam apel gabungan ASN, CPNS, THK-II, PPPK, dan tenaga kontrak di halaman Kantor Bupati Deiyai, Senin (9/11/2026).

Menurut Bupati, kondisi APBD saat ini berada di kisaran Rp940 miliar, setelah sebelumnya berada di atas Rp1 triliun. Kondisi keuangan tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyusun kebutuhan anggaran tahun mendatang.

“Kalau tahun depan ada kepala dinas yang meminta tambahan anggaran, kita harus melihat kondisi keuangan daerah,” ujar Melkianus dalam arahannya.

Ia menyebut penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan penataan kembali tenaga kontrak menjadi sejumlah opsi yang perlu dibahas bersama untuk menyesuaikan belanja pemerintah dengan kondisi fiskal.

Selain persoalan anggaran, Melkianus menyoroti kedisiplinan pimpinan OPD. Ia menyebut dari sekitar 36 kepala OPD, kehadiran dalam apel masih didominasi orang yang sama. Menurutnya, kepala dinas, kepala bidang, dan kepala seksi harus menjadi teladan bagi aparatur di bawahnya.

“Kalau pimpinan sudah menunjukkan contoh yang baik, staf pasti akan mengikuti,” katanya.

Pilkades 2027 Bertahap

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Deiyai juga menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala kampung pada 2027. Pelaksanaannya kemungkinan dilakukan secara bertahap.

Prioritas akan diarahkan kepada kampung yang saat ini dipimpin penjabat kepala kampung serta kampung yang telah melaporkan persoalan kepada Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

Pemerintah daerah juga berencana mengurangi anggaran sejumlah kegiatan seremonial, termasuk HUT Kabupaten Deiyai, perayaan Natal, dan HUT Kemerdekaan RI.

Melkianus menegaskan efisiensi diperlukan agar belanja daerah tetap disesuaikan dengan kemampuan APBD.

“Jangan berpikir mengapa kegiatan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Kita harus memahami bahwa kondisi APBD tahun depan kemungkinan mengalami pengurangan,” ujarnya.

[Nabire.Net]