Aktivis HAM Theo Hesegem Sesali Kondisi Keamanan di Yahukimo dan Wilayah Konflik Lain di Papua

Yahukimo, 4 Februari 2026 – Seorang pembela hak asasi manusia (HAM) di Papua menyesalkan memburuknya situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo dan sejumlah wilayah konflik lainnya di Tanah Papua. Ia menilai pemerintah pusat dan daerah belum serius menangani konflik bersenjata yang terus menelan korban dari kalangan masyarakat sipil.

Pembela HAM sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan bersenjata yang berdampak langsung pada warga sipil, baik Orang Asli Papua maupun pendatang.

“Setiap hari selalu ada korban berjatuhan. Guru, tukang bangunan, pengemudi ojek, hingga pengusaha menjadi sasaran kekerasan. Ini situasi yang sangat menyedihkan,” kata Theo dalam pernyataannya yang diterima Nabire.Net, Rabu (4/2/2026).

Ia secara khusus menyoroti peristiwa pembunuhan terhadap seorang guru bernama Frengki (55), warga Toraja beragama Kristen, yang terjadi di Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Senin (2/2/2026).

Berdasarkan laporan aparat keamanan, korban dianiaya hingga meninggal dunia oleh kelompok bersenjata OPM Kodap XVI Yahukimo. Selain pembunuhan, pelaku juga merusak kendaraan milik kepala sekolah serta fasilitas ruang kelas saat proses belajar mengajar sedang berlangsung.

Polres Yahukimo menyebut korban diserang menggunakan senjata tajam setelah dikejar dan diserang di dalam ruang guru. Aparat gabungan tiba di lokasi tidak lama setelah kejadian dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Dekai.

Sementara itu, pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui siaran persnya mengklaim bahwa korban merupakan agen intelijen negara yang menyamar sebagai guru. TPNPB menyatakan aksi tersebut dilakukan dalam konteks wilayah perang dan kembali mengeluarkan peringatan agar warga pendatang segera meninggalkan Yahukimo.

Theo Hesegem menolak kekerasan terhadap warga sipil dengan dalih apa pun. Ia menegaskan bahwa pengiriman pasukan non-organik ke Papua bukan solusi dan justru berpotensi memperbesar pelanggaran HAM.

“Pembangunan dan proyek tidak akan berarti jika masyarakat hidup dalam ketakutan. Orang Papua hanya ingin hidup aman dan damai di tanahnya sendiri,” ujarnya.

Ia mendesak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia agar mengambil langkah bijaksana dan menyeluruh dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua, dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog damai.

[Nabire.Net]