Penguatan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Diadakan Di Ruang Rapat Setda Nabire

Penguatan Satgas SKPD, strategi percepatan implementasi SPIP dan supplement teknik penilaian risiko tingkat kegiatan, mengelar sosialisasi di ruang rapat Setda Nabire, Kamis (25/9). Sosialisasi dihadiri BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Hamdani, SE, A.K, Asisten I Setda Nabire, Drs. I Wayan Mintaya, Asisten II Setda Nabire, Ir. Sukadi, Asisten III Setda Nabire, Pieter Erari, SE, M.Si, para kepala SKPD se-Kabupaten Nabire, para Kabag, Kasubbag, staf teknis serta staf lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Hamdani, mengatakan, penguatan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah proses penilaian diri tentang efektifitas pengendalian untuk menjamin tercapainya tujuan atau sasaran adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan karyawan secara aktif terlibat dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas pengendalian internal auditor berperan sebagai fasilitator.

Karena kegiatan ini kita perlu lakukan, sebab dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.  Serta pengembangan SDM aparatur pada pemerintah Kabupaten Nabire. Guna dapat melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka strategi percepatan implementasi SPIP dan supplement teknik penilaian pengelolaan yang efektifitas di dalam organisasi birokrasi berjalan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikatakan Hamdani, penyelenggaraan SPIP akan terkendala bila tidak ada komitmen, integritas, kedisplinan, kejujuran penyelenggaraan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dari sejak perencanaa, pelaksanaan program sampai dengan pemantafatan program. Diharapkan dapat mendorong semangat dan motivasi kita dalam melaksanakan tugas pelayanan kita kepada masyarakat secara efektif dan efesien.

Dikatakan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPIP pembaharuan yang dikaitkan dengan risiko yang harus dikendalikan, pengusunan berbagai kebijakan atau pengaturan lainnya yang dibutuhkan untuk mengedalikan risiko. Agar membagun budaya kerja yang dapat mendorong percepatan implementasi sosialisasi tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Diharapkan pembahasan yang lebih lanjut, agar lebih meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus dilaksanakan dengan baik.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kita tingktkan semangat dan disiplin kerja kita, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di daerah ini,” tuturnya.

(Papuaposnabire)