Bapenda Nabire Kejar Target Rp100 Miliar, Pajak Restoran Jadi Andalan
Nabire, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire masih memburu kekurangan target pendapatan daerah sebesar sekitar Rp10 miliar hingga akhir 2026. Dari target Rp100 miliar tahun ini, penerimaan yang telah terkumpul hingga pertengahan November mencapai kurang lebih Rp90 miliar.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah adalah pajak restoran atau pajak makan-minum. Hingga 17 November 2026, penerimaan dari sektor tersebut baru mencapai sekitar 73 persen dari target Rp42 miliar.
Kepala Bapenda Kabupaten Nabire, Yusuf F. Pirade, mengatakan pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk meningkatkan penerimaan sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
“Realisasi pendapatan tahun ini sekitar Rp90 miliar dari target Bapenda Rp100 miliar. Kita optimistis bisa mengejar kekurangannya sampai akhir tahun,” kata Yusuf di Nabire, Rabu.
Pajak restoran belum capai target
Menurut Yusuf, pajak restoran atau makan-minum merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Namun, capaian sektor ini masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Bapenda mencatat sejumlah potensi penerimaan dari aktivitas makan-minum belum sepenuhnya masuk sebagai pajak daerah. Salah satunya berasal dari layanan konsumsi yang menggunakan pihak ketiga dalam berbagai kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD), baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Kondisi tersebut membuat Bapenda berencana meningkatkan pengawasan sekaligus melakukan penagihan secara langsung kepada pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakan.
“Upayanya dengan melakukan intensifikasi ke lapangan, mengejar warung-warung makan yang belum membayar, serta mengingatkan pihak ketiga yang mengambil layanan makan-minum di OPD kabupaten maupun provinsi,” ujar Yusuf.
Penagihan dilakukan hingga lapangan
Bapenda Nabire tidak hanya mengandalkan penerimaan dari restoran dengan skala usaha besar. Pemerintah daerah juga akan menyasar warung makan dan pelaku usaha makanan yang memiliki kewajiban membayar pajak.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus memastikan potensi pendapatan daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat dapat dihimpun secara optimal.
Bagi pemerintah daerah, peningkatan penerimaan pajak restoran menjadi penting karena sektor konsumsi makanan dan minuman memiliki aktivitas ekonomi yang relatif luas di Nabire.
Pajak hotel dan MBLB juga belum optimal
Selain pajak restoran, terdapat sejumlah sektor lain yang penerimaannya masih berada di bawah target. Dua di antaranya adalah pajak hotel serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), yang sebelumnya lebih dikenal sebagai pajak galian C.
Khusus pajak MBLB, Yusuf menjelaskan bahwa penerimaannya berkaitan erat dengan aktivitas pembangunan dan penggunaan material galian pada berbagai proyek.
Belum selesainya sejumlah proyek pembangunan membuat proses pencairan pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan material tersebut belum seluruhnya berlangsung. Kondisi itu kemudian turut memengaruhi penerimaan pajak MBLB.
Sejumlah sektor sudah lampaui target
Di tengah masih adanya beberapa sektor yang belum memenuhi target, Bapenda Nabire mencatat sejumlah jenis pajak dan retribusi telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.
Beberapa di antaranya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hiburan, serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Untuk BPHTB, misalnya, target penerimaan ditetapkan sekitar Rp6 miliar dan hingga pertengahan November telah mencapai target tersebut.
Capaian dari sektor-sektor tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan hingga mendekati target Rp100 miliar.
Bapenda optimistis kejar kekurangan Rp10 miliar
Dengan realisasi sekitar Rp90 miliar, masih terdapat selisih sekitar Rp10 miliar yang harus dikejar Bapenda Nabire. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap sektor-sektor yang masih memiliki potensi penerimaan.
Strategi intensifikasi lapangan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Yusuf juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Menurutnya, pajak dan retribusi memiliki peran langsung dalam mendukung pembiayaan pembangunan di daerah.
“Pajak atau pendapatan daerah yang dibebankan kepada masyarakat merupakan wujud gotong royong untuk membangun daerah. Tanpa pajak dan retribusi, pembangunan tidak bisa berjalan,” katanya.
Bapenda Nabire selanjutnya akan terus memantau perkembangan penerimaan hingga tutup tahun anggaran 2026, khususnya dari sektor pajak restoran, hotel, dan MBLB yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]





Tinggalkan Komentar