INFO NABIRE
Home » Blog » Anggaran Otsus Nabire 2027 Menyusut, Bantuan untuk Masyarakat Jadi Perhatian

Anggaran Otsus Nabire 2027 Menyusut, Bantuan untuk Masyarakat Jadi Perhatian

(Anggaran Otsus Nabire 2027 Menyusut, Bantuan untuk Masyarakat Jadi Perhatian)
(Anggaran Otsus Nabire 2027 Menyusut, Bantuan untuk Masyarakat Jadi Perhatian)

Nabire, Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada 2027 diproyeksikan turun menjadi Rp218 miliar, atau berkurang Rp8 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp226 miliar.

Penurunan tersebut terutama terjadi pada komponen block grant yang dapat diarahkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan sesuai prioritas daerah. Nilainya menyusut dari Rp105 miliar menjadi Rp85 miliar, atau berkurang Rp20 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire, Mukayat, mengatakan penurunan Dana Otsus tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang turut memengaruhi besaran Dana Alokasi Umum (DAU).

“Dana Otsus ini berasal dari dua persen DAU. Karena DAU-nya diefisiensi dan turun, otomatis alokasi Otsus kita juga turun,” kata Mukayat di Nabire, Senin (16/11).

Block grant turun, bantuan masyarakat ikut menjadi perhatian

Menurut Mukayat, berkurangnya block grant menjadi perhatian Pemkab Nabire karena komponen tersebut selama ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dana tersebut, antara lain, dapat diarahkan untuk bantuan kepada kelompok masyarakat, termasuk lembaga keagamaan dan masyarakat adat.

Di sisi lain, tidak seluruh komponen Dana Otsus mengalami penurunan. Alokasi Otsus yang bersifat spesifik tetap berada di angka Rp112 miliar.

Sementara itu, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) justru mengalami peningkatan. Alokasinya naik dari Rp8 miliar menjadi Rp20 miliar pada 2027.

Mukayat mengakui penurunan Dana Otsus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pasalnya, menurut dia, sejak 2021 alokasi Otsus Nabire sebelumnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

“Untuk Otsus tahun 2027 saya tidak bangga sama sekali. Sejak 2021 setiap tahun naik sekitar Rp40 miliar, tetapi tahun ini justru turun,” ujarnya.

Tiga OPD tidak lagi mengelola Dana Otsus

Selain perubahan besaran anggaran, Pemkab Nabire juga melakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah yang mengelola Dana Otsus.

Tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tidak lagi mendapatkan alokasi Dana Otsus.

Mukayat menegaskan, perubahan tersebut bukan semata-mata akibat efisiensi anggaran. Penyesuaian dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta arahan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, arahan dari Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri mendorong agar perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan maupun pengelolaan keuangan tidak menjadi pengelola Dana Otsus.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran diharapkan lebih banyak diarahkan kepada OPD yang menjalankan program secara langsung bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).

“Lebih baik Otsus itu kita berikan kepada OPD yang langsung tepat sasaran kepada masyarakat, untuk bantuan-bantuan masyarakat,” kata Mukayat.

Bapperida tetap kelola Otsus untuk fungsi perencanaan

Bapperida Kabupaten Nabire tetap menjadi salah satu perangkat daerah yang mengelola Dana Otsus. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi lembaga dalam perencanaan, pemantauan, serta pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.

Pemkab Nabire berharap penurunan anggaran pada 2027 tidak mengurangi efektivitas program Otsus. Pemerintah daerah menargetkan dana yang tersedia dapat diarahkan secara lebih selektif untuk program yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat OAP.

Dengan alokasi Rp218 miliar, tantangan Pemkab Nabire pada 2027 bukan hanya menjaga keberlanjutan program Otsus, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.