Rakortek Bappeda se-Papua Tengah Sepakati Lima Strategi Sinkronisasi Pembangunan Daerah

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama delapan pemerintah kabupaten menyepakati lima rekomendasi strategis untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan perencanaan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Kesepakatan tersebut menjadi hasil utama Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida se-Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison dan ditutup pada Kamis (12/11/2026).

Lima rekomendasi itu diarahkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menetapkan kebijakan serta prioritas pembangunan pada periode berikutnya.

Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah Elieser Yogi mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan lintas bidang yang dilakukan melalui empat desk. Pembahasan mencakup bidang ekonomi dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian pembangunan daerah, serta inovasi daerah.

“Ini menjadi catatan penting yang akan kami sampaikan kepada pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten, agar menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan,” ujar Elieser.

Lima arah strategis pembangunan Papua Tengah

Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah perlunya memperkuat koordinasi antara Bappeda/Bapperida provinsi dan kabupaten. Koordinasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyusunan program, tetapi juga pengendalian dan evaluasi pembangunan secara berkala.

Pemerintah daerah juga menyepakati pentingnya menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Penyelarasan itu perlu mempertimbangkan capaian indikator makro sekaligus berbagai isu strategis yang berkembang di masing-masing daerah.

Rekomendasi berikutnya berkaitan dengan penajaman target dan intervensi pemerintah daerah dalam menjawab isu nasional, program prioritas nasional, prioritas pembangunan Provinsi Papua Tengah, hingga agenda prioritas kabupaten.

Selain substansi program, Rakortek menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses perencanaan. Seluruh tahapan penyusunan dokumen pembangunan diharapkan mengikuti jadwal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Elieser mengungkapkan, persoalan ketepatan waktu masih menjadi salah satu tantangan. Penyusunan dokumen seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masih ditemukan terlambat di sejumlah tahapan.

Menurut dia, proses yang semestinya dapat diselesaikan sekitar April atau Mei terkadang baru berjalan pada Juli hingga Agustus.

“Harapan kami, rekomendasi ini tidak berhenti sebagai dokumen hasil rapat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan,” katanya.

Dorong Musrenbang Tematik

Rekomendasi kelima diarahkan pada penguatan Musrenbang Tematik sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD. Forum tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membahas persoalan yang membutuhkan intervensi lebih terarah, termasuk stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengidentifikasi persoalan prioritas sebelum memasukkannya ke dalam agenda pembangunan dan penganggaran.

Seluruh berita acara serta rekomendasi dari masing-masing desk selanjutnya akan dirangkum dalam satu dokumen kesepakatan umum. Dokumen tersebut akan disampaikan kepada gubernur, para bupati, kepala daerah, serta sekretaris daerah di delapan kabupaten di Papua Tengah.

Rakortek berikutnya akan menjadi ruang evaluasi

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berencana menjadikan Rakortek sebagai forum evaluasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya.

Ke depan, kabupaten lain akan didorong menjadi tuan rumah kegiatan sehingga pembahasan dan evaluasi pembangunan dapat dilakukan lebih dekat dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.

“Melalui Rakortek berikutnya, kita akan melihat mana rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum. Dari situ akan muncul evaluasi dan gagasan baru untuk memperbaiki pola pembangunan daerah,” pungkas Elieser.

Dengan lima rekomendasi tersebut, pemerintah provinsi dan delapan kabupaten di Papua Tengah diharapkan memiliki pijakan yang lebih terarah dalam menyusun perencanaan, mengalokasikan anggaran, serta memastikan program pembangunan benar-benar menjawab persoalan masyarakat di daerah.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]