Sekda Papua Tengah Minta OPD Pertajam Program Prioritas Gubernur dalam APBD 2027

Nabire, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempertajam program prioritas Gubernur Meki Nawipa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk 2027. Langkah ini diperlukan agar kebijakan anggaran pemerintah provinsi selaras dengan tujuh misi pembangunan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Penyusunan APBD 2027 menjadi salah satu agenda utama Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada triwulan IV 2026. Selain merancang program untuk tahun mendatang, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sepanjang tahun berjalan.

Silwanus menegaskan, program yang dimasukkan dalam dokumen anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan visi Papua Tengah Emas, yakni mewujudkan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah perlu memahami arah kebijakan gubernur agar perencanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri. Program yang telah dimulai pada 2025 dan dipertajam pada 2026 juga diharapkan tetap berlanjut dalam perencanaan pembangunan 2027.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Pada sektor pendidikan, pemerintah provinsi mengarahkan program pada penyelenggaraan pendidikan gratis, pembangunan sekolah berasrama, pengembangan sekolah sepanjang hari, serta penguatan pendidikan vokasi.

Selain itu, pembangunan balai latihan kerja dan pengembangan perguruan tinggi negeri turut menjadi bagian dari agenda yang direncanakan. Program-program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama generasi muda Papua Tengah.

Di bidang sosial dan kesehatan, sejumlah program yang disiapkan meliputi Bangga Papua, pemberian insentif bagi warga lanjut usia, serta pembangunan rumah singgah.

Pemerintah juga merencanakan peningkatan pelayanan rumah sakit dan puskesmas, penyediaan tenaga dokter spesialis melalui skema kontrak, serta penanganan penyakit AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria.

Penguatan layanan kesehatan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama untuk memperluas akses pelayanan medis bagi masyarakat di wilayah yang menghadapi tantangan geografis.

Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan

Pada sektor infrastruktur, program prioritas mencakup pembangunan jalan provinsi dan pusat pemerintahan, termasuk penyediaan listrik berbasis tenaga surya.

Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung konektivitas antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membantu membuka akses terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.

Sementara itu, pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor pertanian dan peternakan, penguatan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah provinsi juga merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan ikan di Nabire dan Timika. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan hasil perikanan, menjaga kualitas komoditas, dan memperkuat peluang pemasaran produk perikanan.

Di sektor perhubungan, perhatian diberikan pada pembenahan subsidi transportasi, pembangunan pelabuhan dan bandara perintis, serta peningkatan pelayanan transportasi udara.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki aksesibilitas wilayah Papua Tengah yang memiliki tantangan geografis dan ketergantungan pada konektivitas transportasi untuk mendukung distribusi barang maupun mobilitas penduduk.

APBD 2027 Ditargetkan Ditetapkan Desember

Dalam tahapan penganggaran, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD 2027 bersama DPR Papua Tengah berlangsung pada Oktober hingga November 2026.

Setelah pembahasan tersebut, rancangan anggaran akan memasuki tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah selanjutnya perlu menyempurnakan dokumen sesuai dengan catatan hasil evaluasi sebelum proses penetapan diselesaikan.

Silwanus berharap APBD 2027 dapat ditetapkan pada Desember 2026. Penyelesaian dokumen anggaran sesuai jadwal juga diharapkan membuka peluang pelaksanaan lelang dini bagi kegiatan tertentu yang memenuhi persyaratan.

Dengan demikian, proses pengadaan untuk program yang memungkinkan dapat dipersiapkan lebih awal sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya tidak harus menunggu seluruh tahapan administratif dimulai kembali.

OPD Diminta Memahami Tujuh Misi Gubernur

Silwanus meminta seluruh pejabat eselon II hingga pelaksana program di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memahami tujuh misi pembangunan yang ditetapkan gubernur.

Pemahaman tersebut perlu diterjemahkan menjadi kegiatan konkret, dengan sasaran yang jelas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penyusunan APBD 2027 menjadi momentum untuk memastikan bahwa perencanaan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan program saling terhubung. Keberlanjutan program di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, ekonomi, dan perhubungan akan bergantung pada keselarasan perencanaan serta kesiapan pelaksanaannya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah selanjutnya akan menjalankan tahapan pembahasan dan evaluasi anggaran sesuai jadwal yang direncanakan, dengan harapan APBD 2027 dapat ditetapkan pada Desember 2026 dan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan tahun berikutnya.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]