Waduh! Banyak Kepsek di Nabire Belum Lapor Dana BOS, Dinas Pendidikan Kelimpungan

Nabire, Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, disorot karena belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keterlambatan tersebut membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengalami kendala dalam menjalankan proses administrasi dan pencairan anggaran.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pidjer, menegaskan bahwa laporan penggunaan Dana BOS harus segera diselesaikan. Pasalnya, hingga Oktober 2026, masih terdapat sekolah yang belum menyerahkan laporan penggunaan dana untuk periode Januari hingga Juni.

Dina menyampaikan persoalan tersebut dalam kegiatan Rembuk dan Transformasi Pendidikan yang berlangsung di SMA Negeri 2 Nabire, Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Rabu (14/10/2026).

Menurut Dina, keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari sekolah berdampak pada kelancaran pekerjaan dinas, termasuk proses pencairan anggaran. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar tidak terus berulang.

“Sekarang kita sudah berada di bulan Oktober. Dana BOS digunakan dari Januari sampai Juni tetapi sampai hari ini masih banyak sekolah belum melaporkan. Oleh karena itu kami kebingungan dan tidak bisa mencairkan dana apa pun gara-gara masalah ini,” kata Dina.

Kepala Sekolah Diminta Kooperatif

Dina mengungkapkan, persoalan keterlambatan laporan penggunaan Dana BOS bukan kali pertama terjadi. Kondisi tersebut juga membuat dirinya harus berulang kali berhadapan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala sekolah lebih kooperatif dalam menyelesaikan kewajiban pelaporan. Apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan laporan, pihak sekolah diminta menyampaikannya kepada dinas agar dapat dicarikan solusi.

Menurutnya, komunikasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan diperlukan untuk mencegah persoalan administrasi berlarut-larut. Penyelesaian laporan juga menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai ketentuan.

Bupati Nabire Beri Penegasan

Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa setiap kepala sekolah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS.

Ia meminta kewajiban pelaporan tidak diabaikan karena menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan mendukung kelancaran pelayanan pendidikan.

“Apapun itu, para kepala sekolah wajib melaporkan penggunaan dana BOS ini sehingga semua proses dilakukan dinas juga dapat berjalan dengan baik,” tegas Mesak.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bagi satuan pendidikan agar segera menyelesaikan laporan yang masih tertunda. Kepatuhan terhadap kewajiban administrasi juga diperlukan untuk mendukung pengawasan penggunaan anggaran pendidikan.

Dana BOS untuk Mendukung Operasional Sekolah

Dana BOS merupakan bantuan pemerintah yang digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional nonpersonalia satuan pendidikan. Penyalurannya ditujukan kepada sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi ketentuan, dengan alokasi yang antara lain mempertimbangkan jumlah peserta didik.

Penggunaan dana tersebut harus disertai pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan agar pengelolaannya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Di Nabire, penyelesaian laporan penggunaan Dana BOS kini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah. Namun, belum terdapat data terperinci mengenai jumlah sekolah yang belum melapor maupun total anggaran yang terdampak.

Dinas Pendidikan diharapkan dapat menindaklanjuti persoalan tersebut bersama pihak sekolah agar kewajiban pelaporan segera diselesaikan dan proses administrasi pendidikan kembali berjalan lancar.

[Nabire.Net]