KPA Papua Tengah: Penanganan HIV/AIDS Tak Bisa Hanya Mengandalkan Pemerintah Provinsi

Nabire, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah mendorong pemerintah kabupaten memperkuat penanganan HIV/AIDS di tingkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian besar masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan, pengobatan, pendampingan, dan edukasi HIV/AIDS berada langsung di wilayah kabupaten.

Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, mengatakan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, fasilitas kesehatan, dan masyarakat harus terus diperkuat agar upaya pencegahan maupun pengobatan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Freny menjelaskan, posisi pemerintah kabupaten sangat strategis karena masyarakat, termasuk orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) dan masyarakat yang mengalami infeksi menular seksual (IMS), berada langsung di wilayah tersebut.

“ODHIV dan ODID itu berada di kabupaten,” kata Freny.

Pemeriksaan HIV Perlu Didorong Lebih Luas

KPA Papua Tengah saat ini mendorong dua agenda utama dalam penanggulangan HIV/AIDS. Pertama, memastikan masyarakat yang telah hidup dengan HIV maupun mereka yang mengalami infeksi menular seksual memperoleh akses penanganan dan pengobatan.

Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat yang belum pernah menjalani pemeriksaan agar mengetahui status kesehatannya.

Menurut Freny, pemeriksaan merupakan langkah penting karena seseorang tidak selalu dapat mengetahui dirinya terinfeksi HIV hanya berdasarkan kondisi fisik. Karena itu, masyarakat dianjurkan mendatangi fasilitas kesehatan seperti Puskesmas untuk menjalani pemeriksaan.

“Kami terus melakukan sosialisasi ke berbagai tempat untuk mengajak seluruh masyarakat mengetahui status kesehatannya, apakah masih sehat atau sudah terpapar virus HIV,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang mendapatkan hasil pemeriksaan positif HIV maupun mengalami IMS agar tidak menunda pengobatan.

ARV Dinilai Penting untuk Menjaga Kualitas Hidup

Salah satu bagian penting dalam penanganan HIV adalah terapi antiretroviral atau ARV. Freny menekankan bahwa obat tersebut harus dikonsumsi secara rutin sesuai petunjuk tenaga kesehatan.

Terapi ARV bertujuan menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Dengan pengobatan yang dilakukan secara teratur, ODHIV dapat menjaga kondisi kesehatannya dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Freny mengatakan keberhasilan terapi juga menunjukkan bahwa HIV bukan berarti akhir dari kehidupan seseorang.

“Banyak masyarakat yang sudah mengikuti terapi ARV mampu bertahan hidup sampai 20 bahkan 30 tahun. Mereka tetap dapat menjalani kehidupan dan berkeluarga,” katanya.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk menghindari pemeriksaan. Semakin cepat seseorang mengetahui status kesehatannya, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan.

Pemerintah Daerah Diminta Pastikan Fasilitas Kesehatan Siap

Selain mendorong pemeriksaan dan pengobatan, KPA Papua Tengah meminta pemerintah daerah memastikan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki dukungan yang memadai.

Menurut Freny, ketersediaan alat kesehatan dan layanan pemeriksaan perlu diperhatikan mulai dari Puskesmas, rumah sakit umum hingga Puskesmas Pembantu (Pustu).

“Pemerintah daerah harus serius menangani persoalan alat kesehatan. Alat kesehatan harus disiapkan di Puskesmas, Rumah Sakit Umum maupun Pustu,” ujarnya.

Ketersediaan fasilitas tersebut dinilai penting agar masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan maupun rumah sakit tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan layanan kesehatan.

Kelembagaan KPA Kabupaten Masih Menjadi Tantangan

Di sisi lain, KPA Papua Tengah menyoroti belum optimalnya kelembagaan KPA di sejumlah kabupaten. Padahal, KPA Kabupaten memiliki posisi penting sebagai penghubung program penanggulangan HIV/AIDS dengan masyarakat di tingkat lokal.

Freny menyebut perhatian pemerintah daerah terhadap KPA Kabupaten di beberapa wilayah masih perlu ditingkatkan.

“Kelemahan kami di KPA Provinsi sampai saat ini adalah sayap kami, yaitu KPA Kabupaten, karena perhatian pemerintah daerah terhadap KPA Kabupaten masih belum maksimal,” katanya.

Beberapa daerah yang disebut menghadapi kondisi tersebut antara lain Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak.

Menurut Freny, di sejumlah kabupaten, pelaksanaan program HIV/AIDS masih lebih banyak ditangani oleh penanggung jawab program HIV pada perangkat daerah terkait. Sementara itu, fungsi kelembagaan KPA Kabupaten belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan.

Ia menegaskan, pembentukan ataupun pergantian kepengurusan KPA Kabupaten merupakan kewenangan bupati masing-masing daerah.

“Ini merupakan kewenangan bupati, bukan kewenangan gubernur dan bukan kewenangan kami di KPA Provinsi untuk membentuk kepengurusan KPA Kabupaten,” jelasnya.

Edukasi dan Deteksi Dini Harus Diperkuat

Kondisi kelembagaan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperluas edukasi HIV/AIDS. Meski demikian, KPA Provinsi Papua Tengah tetap menjalankan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk media daring dan komunikasi langsung dengan masyarakat.

Freny mengatakan semakin banyak masyarakat yang menghubungi KPA untuk mendapatkan informasi mengenai HIV/AIDS. Pertanyaan yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan cara penularan, pencegahan, pemeriksaan, hingga langkah yang perlu dilakukan setelah seseorang dinyatakan positif.

Menurutnya, peningkatan perhatian terhadap HIV/AIDS seharusnya tidak diikuti kepanikan. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat mengambil langkah pencegahan dan pengobatan secara tepat.

“Kita tidak boleh kaget,” tegas Freny.

Sejumlah Kabupaten Mulai Aktif Melakukan Pemeriksaan

Freny juga mengapresiasi sejumlah kabupaten yang mulai menjalankan pendekatan lebih aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Di Paniai, misalnya, pendekatan dilakukan dengan mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah. Sementara Deiyai dan Puncak Jaya disebut telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara massal.

Langkah tersebut dinilai positif karena penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Penguatan program di tingkat kabupaten diharapkan membuat penanganan HIV/AIDS tidak hanya dilakukan setelah kasus ditemukan. Upaya pencegahan, edukasi, pemeriksaan dini, pengobatan, serta pendampingan perlu berjalan secara bersamaan.

KPA Papua Tengah menilai penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten menjadi bagian penting untuk memastikan program tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, fasilitas kesehatan, KPA, dan masyarakat, penanganan HIV/AIDS di Papua Tengah diharapkan dapat bergerak dari pola responsif menuju upaya yang lebih preventif dan berkelanjutan.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]