Kadin Papua Tengah Tetapkan Lima Sektor Prioritas Ekonomi 2027

Nabire, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah menetapkan lima sektor utama yang akan menjadi fokus kerja organisasi pada 2027. Penetapan tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) II Kadin Papua Tengah yang digelar hingga Kamis (24/9/2026).

Lima sektor yang menjadi perhatian meliputi pertambangan mineral, perikanan, pertanian, peternakan, serta penguatan UMKM dan koperasi, dengan dukungan sektor logistik. Agenda tersebut diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang lebih konkret dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua Tengah.

Ketua Kadin Papua Tengah, Alexander Gobai, mengatakan RAPIMPROV II tidak hanya menjadi forum evaluasi dan pembahasan internal organisasi. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan arah kerja Kadin agar mulai menghasilkan program yang dapat diimplementasikan secara nyata.

“Dari hasil RAPIMPROV ini ada lima sektor yang menjadi prioritas,” ujar Alexander kepada wartawan seusai kegiatan di halaman Guest House Papua Tengah, Kamis (24/9/2026).

Kadin Papua Tengah Siapkan Master Plan

Alexander menjelaskan, hasil RAPIMPROV akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana kerja yang lebih terukur. Kadin Papua Tengah berencana menyusun master plan dan profil bisnis untuk masing-masing sektor prioritas.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas peluang usaha, kebutuhan investasi, serta bentuk kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.

Untuk sektor mineral, salah satu perhatian utama adalah pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan di Papua Tengah. Alexander menyebut terdapat 20 WPR yang masih membutuhkan tindak lanjut, termasuk proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kadin berencana ikut mengawal proses tersebut sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang menyebabkan pengelolaan pertambangan rakyat belum berjalan optimal.

Menurut Alexander, pengembangan pertambangan rakyat harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pemilik hak ulayat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha dan investor.

Perikanan dan Pertanian Jadi Penggerak Ekonomi

Sektor perikanan juga masuk dalam agenda utama Kadin Papua Tengah. Pengembangan industri perikanan dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur agar hasil tangkapan masyarakat dapat dikelola dan dipasarkan dengan lebih baik.

Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain pabrik es, cold storage dan penataan pelabuhan. Kadin akan memasukkan kebutuhan tersebut dalam master plan dan profil bisnis yang disiapkan setelah RAPIMPROV.

Sementara itu, pengembangan sektor pertanian tidak hanya diarahkan pada persawahan. Kadin juga melihat peluang pada perkebunan, jagung dan berbagai komoditas pangan lokal.

Alexander mengatakan Kadin akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait agar kebutuhan dunia usaha dapat diselaraskan dengan program pemerintah pada 2027.

“Kami akan samakan persepsi dari Kadin, apa yang bisa kita bantu di dinas di tahun besok, sehingga program ini bisa masuk di tahun 2027 dan bisa dilaksanakan di tahun 2027,” katanya.

Investasi Harus Melibatkan Masyarakat Lokal

Selain sektor produksi, Kadin Papua Tengah juga membuka ruang bagi investor yang berminat mengembangkan usaha di wilayah tersebut.

Alexander mengatakan Kadin siap membantu membangun komunikasi antara investor, pengusaha, pemerintah, masyarakat lokal dan masyarakat adat. Menurutnya, kepastian hubungan antarpihak menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan investasi.

Kadin juga melihat masih terdapat lahan yang belum dimanfaatkan secara produktif. Lahan tersebut dinilai berpotensi dikembangkan untuk kegiatan pertanian maupun sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kepemilikan dan hak masyarakat.

Alexander mendorong agar pemanfaatan lahan dilakukan melalui perjanjian yang jelas, termasuk mengenai jangka waktu kerja sama dan mekanisme sewa.

“Harapan saya adalah barang itu harus dikontrak. Jadi pertanian bisa masuk, kontraknya jadi pada saat waktu itu selesai,” ujarnya.

Persoalan Upah Minimum Ikut Dikaji

RAPIMPROV II juga menghasilkan perhatian terhadap persoalan upah minimum provinsi (UMP). Kadin Papua Tengah berencana mengkaji kembali persoalan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha dan pekerja di lapangan.

Alexander mengatakan pembahasan akan dilakukan melalui komunikasi dengan berbagai pihak agar kebijakan upah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh.

Kadin juga akan mendorong forum diskusi untuk membahas persoalan tersebut bersama pemangku kepentingan terkait.

Hasil RAPIMPROV Ditargetkan Berlanjut ke Program Nyata

Alexander menegaskan, hasil RAPIMPROV II tidak boleh berhenti sebagai rekomendasi organisasi. Kadin Papua Tengah akan mendorong pembagian tugas yang lebih jelas antara pengurus tingkat provinsi dan kabupaten.

Dengan pembagian tersebut, setiap sektor prioritas diharapkan memiliki pihak yang bertanggung jawab mengawal proses pelaksanaan di lapangan.

“Jadi kita fokus supaya ada hasil yang betul-betul bisa dikerjakan, kemudian juga bisa dirasakan di kalangan bawah,” pungkas Alexander.

Lima sektor prioritas tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari agenda kerja Kadin Papua Tengah menuju 2027, dengan penekanan pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, investor, masyarakat lokal dan masyarakat adat.