Respons Aksi Pelajar SPWP, Kepala Dinas Pendidikan Papua Tengah Jelaskan Soal MBG dan Pendidikan Gratis

Nabire, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida Nawipa, menerima aspirasi ratusan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire dalam aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Selasa (15/9/2026).

Nurhaida mengatakan pemerintah menghargai penyampaian pendapat yang dilakukan para pelajar. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut akan dicatat dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi pelajar untuk menyampaikan pandangan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan maupun kehidupan sosial masyarakat.

“Terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan aspirasi. Semua yang disampaikan kami tampung dan akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang,” ujar Nurhaida.

Aksi SPWP berlangsung dari kawasan Karang Pasar menuju Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Massa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kondisi keamanan di lingkungan pendidikan Papua.

Dalam aksi tersebut, para pelajar meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan MBG dan mengutamakan pemenuhan hak pendidikan. Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, antara lain peninjauan kembali anggaran pendidikan, penghentian pembangunan fasilitas dapur MBG di Papua Tengah, serta penolakan terhadap keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan program di wilayah yang dinilai memiliki persoalan konflik.

Selain itu, massa meminta penghentian apa yang mereka sebut sebagai militarisasi lingkungan pendidikan serta meminta pemerintah memastikan tidak terjadi intimidasi terhadap siswa yang menyampaikan penolakan terhadap program MBG.

Salah satu tuntutan lainnya adalah permintaan agar kasus-kasus dugaan keracunan akibat program MBG mendapat perhatian pemerintah dan ditangani sebagai persoalan kesehatan secara serius.

Dinas Pendidikan Jelaskan Kewenangan MBG

Menanggapi tuntutan tersebut, Nurhaida menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak berada di bawah pengelolaan langsung Dinas Pendidikan. Karena itu, aspirasi terkait penghentian atau perubahan kebijakan MBG perlu disampaikan pula kepada lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan atas program tersebut.

Ia menyebut aspirasi masyarakat juga dapat disampaikan melalui lembaga legislatif sebagai representasi masyarakat untuk kemudian dibahas bersama pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, tuntutan mengenai pendidikan gratis mendapat penjelasan berbeda dari Dinas Pendidikan. Nurhaida mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjalankan program pendidikan gratis melalui dukungan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Kebijakan tersebut menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan di Papua Tengah. Pada 2026, program pendidikan gratis diperluas hingga jenjang SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebelumnya menyebut program tersebut didukung anggaran sekitar Rp77,851 miliar.

Bahkan, data yang disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menunjukkan program pendidikan gratis pada 2026 menjangkau 26.511 siswa SMP di 148 sekolah yang tersebar di delapan kabupaten.

Nurhaida menjelaskan, dukungan pemerintah tidak hanya menyasar biaya operasional sekolah. Bantuan pendidikan bagi mahasiswa juga diberikan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), hingga biaya wisuda.

Kebijakan BOSDA pendidikan gratis tersebut sebelumnya telah memiliki petunjuk teknis pengelolaan untuk tahun anggaran 2026.

Aspirasi Akan Diteruskan

Nurhaida mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan SPWP tidak akan berhenti pada kegiatan demonstrasi tersebut. Pihaknya akan meneruskan tuntutan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing instansi.

Ia juga mengingatkan para pelajar bahwa generasi muda Papua Tengah memiliki peran penting dalam menentukan masa depan daerah.

Menurutnya, para pelajar saat ini merupakan calon pemimpin yang nantinya akan mengambil bagian dalam pemerintahan dan pembangunan Papua Tengah.

Aksi SPWP Nabire tersebut memperlihatkan adanya ruang dialog yang perlu terus dibangun antara pemerintah dan pelajar. Di satu sisi, pemerintah memiliki kebijakan pendidikan yang sedang berjalan, sementara di sisi lain pelajar menyampaikan kritik dan tuntutan agar kebijakan tersebut semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Dengan diterimanya aspirasi tersebut, para pelajar berharap tuntutan yang mereka sampaikan tidak hanya dicatat, tetapi juga mendapat tindak lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait.

[Nabire.Net/Marten Dogomo]