Tanah Warisan Leluhur Terancam? Massa Simapitowa Akan Gelar Aksi Damai di Nabire 10 Agustus

Nabire, Front Peduli Alam dan Manusia Suku Mee Rayon Simapitowa Kabupaten Nabire, Papua Tengah, berencana menggelar aksi damai pada Senin, 10 Agustus 2026. Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat adat terkait perlindungan tanah ulayat dan kelestarian lingkungan di kawasan SIMAPITOWA.

Wilayah SIMAPITOWA mencakup Siriwo, Mapia, Piyaiye, Topo, dan Wanggar. Bagi masyarakat adat setempat, kawasan tersebut bukan sekadar hamparan tanah, melainkan bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, serta keberlanjutan generasi.

Dalam seruan aksi yang disampaikan kelompok tersebut, tanah adat disebut sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai kehidupan. Karena itu, masyarakat meminta agar pemanfaatan tanah dilakukan dengan menghormati hak pemilik ulayat.

Salah satu pesan yang menjadi sorotan dalam seruan aksi berkaitan dengan kekhawatiran terhadap praktik jual beli tanah adat.

“Jual tanah, jual hidup kami. Jual tanah, anak cucu kami akan makan apa? Jika tanah dijual, kami tidak mempunyai harapan hidup.”

Pesan tersebut menggambarkan pandangan bahwa tanah memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar nilai ekonomi. Tanah dipandang sebagai sumber penghidupan sekaligus peninggalan leluhur yang perlu dipertahankan untuk generasi berikutnya.

Soroti Penggunaan Tanah di KM 82 dan KM 93

Selain persoalan jual beli tanah adat, Front Peduli Alam dan Manusia Suku Mee Rayon Simapitowa juga menyoroti penggunaan kawasan KM 82 dan KM 93.

Mereka meminta agar setiap aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan tanah di wilayah tersebut melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat. Menurut kelompok tersebut, keputusan mengenai tanah adat seharusnya tidak dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dan keterlibatan masyarakat adat.

Mereka juga menegaskan bahwa kawasan Mapia tidak dapat dipandang sebagai tanah kosong. Wilayah tersebut memiliki keterkaitan dengan sejarah, budaya, adat istiadat, serta leluhur masyarakat setempat.

Karena itu, pemerintah, aparat keamanan, maupun pihak perusahaan diminta memperhatikan keberadaan hak masyarakat adat sebelum melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tanah di wilayah SIMAPITOWA.

Masyarakat Diminta Tidak Menjual Tanah Murah

Seruan aksi juga ditujukan kepada masyarakat adat agar mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum menjual tanah warisan leluhur.

Mereka mengingatkan agar tanah adat tidak dilepas dengan harga murah karena tanah dianggap sebagai aset kehidupan yang akan diwariskan kepada anak dan cucu.

“Mapia bukan tanah kosong. Tanah ini merupakan warisan leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar tuntutan agar keberadaan tanah adat tetap dihormati dan tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas ekonomi.

Aksi Dijadwalkan di Sejumlah Titik

Aksi damai dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026. Massa akan menggunakan beberapa titik kumpul, yakni Karang Pasar, Wadio, dan SP Perempatan.

Dalam struktur kegiatan tersebut, Yeti Tagi ditunjuk sebagai koordinator lapangan, sedangkan Dodipai menjadi wakil koordinator lapangan. Musa Boma Mapija 777 tercatat sebagai penanggung jawab aksi.

Melalui aksi ini, Front Peduli Alam dan Manusia Suku Mee Rayon Simapitowa berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat adat.

Mereka juga mendorong penyelesaian persoalan pertanahan melalui komunikasi dan dialog, dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak ulayat serta perlindungan lingkungan.

Bagi masyarakat SIMAPITOWA, menjaga tanah berarti mempertahankan sumber kehidupan sekaligus memastikan warisan leluhur tetap tersedia bagi generasi yang akan datang.

[Nabire.Net/Marten Dogomo]