Pengusaha OAP Palang Kantor PUPR Papua Tengah, Tuntut Keterlibatan dalam Proyek Pembangunan 2026

Nabire, Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Rabu (29/07). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait keterlibatan pengusaha asli Papua dalam pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026.

Pantauan di lokasi menunjukkan pintu gerbang Kantor PUPR yang berada di Jalan Sam Ratulangi dipalang menggunakan spanduk berisi tuntutan. Massa berkumpul di halaman depan kantor sambil menunggu respons dari pihak dinas.

Dalam sebuah baliho yang dipasang di pagar kantor, peserta aksi menegaskan bahwa kedatangan mereka tidak mewakili organisasi pengusaha tertentu. Mereka menyatakan hadir sebagai wadah pemersatu pengusaha Orang Asli Papua.

“Kami datang tidak mengatasnamakan asosiasi mana pun seperti HIPMI, Kadin, KAPP, Apindo, dan lainnya. Kami hadir sebagai pemersatu Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP),” demikian isi pernyataan yang tertulis pada baliho tersebut.

Aksi ini dipicu oleh keinginan para pengusaha OAP agar pemerintah daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi kontraktor asli Papua untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai melalui APBD maupun dana Otonomi Khusus.

Dalam penyampaian aspirasi, massa mengajukan tiga tuntutan utama kepada Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah. Pertama, mereka meminta instansi terkait bertanggung jawab terhadap perusahaan-perusahaan OAP yang telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai perusahaan OAP oleh PUPR.

Kedua, para pengusaha meminta agar kontraktor Orang Asli Papua diberikan kesempatan mengikuti paket pekerjaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL), baik yang bersumber dari APBD induk, APBD Perubahan maupun Dana Otonomi Khusus.

Sementara tuntutan ketiga menyoroti adanya kepentingan tertentu yang dinilai mengatasnamakan pengusaha putra daerah. Massa meminta agar praktik tersebut dihentikan sehingga seluruh pengusaha OAP memperoleh kesempatan yang adil dalam proses pelaksanaan proyek pemerintah.

Para peserta aksi berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membuka ruang dialog dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Menurut mereka, komunikasi yang baik diperlukan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara transparan sekaligus memberikan kesempatan yang setara bagi pengusaha Orang Asli Papua.

Keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek pemerintah dinilai memiliki dampak penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain membuka peluang usaha bagi masyarakat asli Papua, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kontraktor lokal sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di Papua Tengah.

Para pengusaha menyatakan akan menunggu tanggapan resmi dari pemerintah. Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian sehingga tercipta solusi yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan pelaku usaha Orang Asli Papua dalam pembangunan daerah.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]