Bansos Tahap II 2026 Cair, PT Pos Nabire Layani 150.075 KPM di Papua Tengah

Nabire, 30 Juni 2026 – PT Pos Indonesia Cabang Nabire menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap II tahun 2026 senilai Rp120,2 miliar kepada 150.075 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme langsung di wilayah perkotaan dan secara kolektif berbasis kearifan lokal di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta wilayah rawan konflik.

Bendahara Satgas Bansos Tahap II PT Pos Indonesia Cabang Nabire, Andry Munggaran, mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako untuk triwulan II tahun 2026.

“Total penerima bansos tahap II sebanyak 150.075 KPM dengan nilai bantuan mencapai Rp120,2 miliar yang disalurkan di tujuh kabupaten,” ujar Andry di Kantor Pos Nabire, Selasa (30/6/2026).

Adapun jumlah penerima bantuan meliputi Kabupaten Deiyai sebanyak 15.137 KPM, Dogiyai 18.499 KPM, Intan Jaya 19.223 KPM, Nabire 14.505 KPM, Paniai 13.448 KPM, Puncak 30.481 KPM, dan Puncak Jaya 38.782 KPM.

Untuk bantuan BPNT, setiap KPM menerima Rp600 ribu sebagai alokasi April hingga Juni 2026. Sementara besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori dan komponen yang dimiliki masing-masing keluarga penerima.

Andry menjelaskan penyaluran bansos dimulai sejak 10 Juni 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 2 Juli 2026. Namun, proses penyaluran akan ditutup pada 1 Juli untuk keperluan rekonsiliasi dan pengecekan data penerima di seluruh kabupaten.

Khusus di Kabupaten Nabire, sekitar 10.700 KPM telah menerima bantuan, sedangkan sekitar 3.800 KPM lainnya masih dalam proses penyaluran.

Di wilayah perkotaan, masyarakat dapat menerima bantuan melalui empat titik layanan, yaitu Kantor Pos Nabire, KCP Legari, KCP Wanggar, dan KCP Kalibumi. PT Pos juga menyediakan layanan antar langsung ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir ke lokasi penyaluran.

“Untuk lansia dan penyandang disabilitas, petugas mendatangi rumah penerima agar mereka tetap bisa memperoleh haknya,” kata Andry.

Sementara itu, di wilayah 3T dan daerah rawan konflik, PT Pos menerapkan mekanisme penyaluran kolektif berbasis kearifan lokal. Bantuan disalurkan melalui tokoh agama dengan disaksikan pemerintah distrik, pemerintah kampung, pendamping PKH dari Dinas Sosial, serta aparat TNI dan Polri.

Menurut Andry, enam dari tujuh kabupaten di wilayah kerja PT Pos Nabire menggunakan mekanisme tersebut. Pelaksanaannya didasarkan pada surat permohonan resmi dari pemerintah daerah kepada PT Pos Indonesia.

“Model ini kami terapkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, akses transportasi, serta aspek keamanan di daerah 3T dan wilayah rawan konflik,” jelasnya.

Di Kabupaten Nabire, pola penyaluran kolektif diterapkan di Distrik Yaro, Dipa, Menou, Siriwo, dan Wapoga yang memiliki tantangan akses maupun kondisi keamanan.

PT Pos Indonesia berharap penyaluran bansos tahap II tahun 2026 dapat selesai tepat waktu sehingga bantuan pemerintah segera dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]