KAMAM Desak Pemerintah Tarik Militer dari Paniai dan Papua

Paniai, 31 Oktober 2025 – Situasi di Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, kembali memanas setelah laporan adanya pendropan ratusan personel Marinir Angkatan Laut (AL) bersenjata lengkap pada Selasa (28/10) dini hari sekitar pukul 03.00 WIT. Kedatangan pasukan berseragam loreng ini dilaporkan mengambil alih sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas, kantor distrik, dan pemukiman warga.

Hal ini diungkap oleh Jhemzz Nawipa, Koordinator Umum Koalisi Masyarakat Anti-Militerisme (KAMAM) Paniai.

“Pendropan pasukan Marinir ini membuat masyarakat ketakutan. Fasilitas publik lumpuh, sekolah dan puskesmas tidak lagi beroperasi karena tenaga pendidikan dan kesehatan menghilang akibat intimidasi,” jelas Nawipa dalam aksi damai yang digelar Koordinator Umum Koalisi Masyarakat Anti-Militerisme (KAMAM) Paniai, di Enarotali, Jumat (31/10).

Menurutnya, peristiwa serupa juga terjadi sejak Agustus lalu, di mana pasukan Rajawali dan militer lainnya menduduki dusun, bukit, hingga fasilitas umum seperti sekolah dan gereja di wilayah Paniai.

“Kondisi ini sangat meresahkan warga sipil. Aktivitas sosial dan ekonomi terhenti total. Ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Nawipa.

KAMAM Paniai menilai keberadaan militer justru memperparah penderitaan masyarakat Papua dengan memperluas kemiskinan, kebodohan, dan mempersempit ruang kebebasan publik.

“Selama pendropan militer masih berlangsung, tidak ada niat baik dan martabat terhadap orang Paniai. Yang ada hanyalah kejahatan kemanusiaan yang berkelanjutan,” ujar Nawipa.

Melalui pernyataan sikapnya, KAMAM Paniai menuntut:

1. Pemerintah segera menarik pasukan Marinir Angkatan Laut dari Distrik Ekadide, Paniai.

2. Segera menarik satuan pasukan Rajawali dari Distrik Agadide.

3. Menolak pengiriman militer organik dan non-organik ke wilayah Paniai dan Papua.

4. Menolak pembangunan pos-pos militer di seluruh pelosok Paniai.

5. Mengecam keras tindakan teror dan intimidasi terhadap masyarakat sipil Papua.

6. Menolak penggunaan fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan gereja oleh TNI/Polri.

7. Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menarik seluruh pasukan TNI/Polri dari Papua.

KAMAM Paniai menegaskan bahwa negara harus segera menghentikan segala bentuk militerisasi di tanah Papua demi menjaga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

[Nabire.Net/Jeri Degei]