Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat RANHAM, Herman Kayame: Laporan Aksi HAM Harus Disiapkan dengan Baik

Nabire, 30 April 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Aula Kantor Gubernur, Rabu (30/04/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staff Ahli II Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame.

Dalam sambutannya, Herman Kayame menjelaskan bahwa RANHAM merupakan pedoman penting dalam menyusun program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia, termasuk di Papua Tengah. Ia menekankan bahwa pelaksanaan RANHAM perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

“RANHAM sudah semestinya menjadi acuan strategis bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan agenda HAM,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah di Papua Tengah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera mempersiapkan laporan Aksi HAM, khususnya pelaporan B04, sesuai dengan format, lampiran, dan jadwal yang telah ditetapkan.

Menurut Herman, pelaksanaan RANHAM tahun 2021–2025 telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Herman menambahkan bahwa terdapat empat kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan Aksi HAM di daerah, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

“Penyusunan pelaksanaan RANHAM melibatkan Panitia Nasional yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.

Ia berharap melalui pedoman pelaporan Aksi HAM yang sudah tersedia, pemerintah daerah di Papua Tengah dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan program HAM secara menyeluruh.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemprov Papua Tengah untuk memastikan bahwa pelaksanaan aksi HAM di daerah berjalan sesuai dengan standar nasional serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia di Tanah Papua.

[Nabire.Net/Musa Boma]