Untuk Mengendalikan Berbagai Persoalan Di Distrik, Pemkab Nabire Bentuk Tim Monitoring

Untuk memantai dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di Distrik, pemerintah nabire membentuk tim yang akan langsung melakukan monitoring ke Distrik-Distrik yang ada di Nabire.

Menurut Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai S.Sos, yang disampaikannya pada rapat muspida terkait hal tersebut, bahwa tugas tim ini untuk mengawasi dan melakukan pengendalian kepentingan-kepentingan yang ada di Distrik untuk kepentingan daerah ini. Selain itu tim ini juga akan mengontrol gaji para pegawai Distrik, para Guru, dan tenaga medis.

Ditambahkan Mesak Magai, ada berapa distrik yaitu Distrik Teluk Kimi, Nabire, Nabire Barat dan Distrik Wanggar yang tidak menangani gaji pegawai distrik, guru dan tenaga medis karena di dalam kota. Selain dari 4 distrik, yaitu Distrik Yaro, Yaur, Teluk Umar, Makimi, Napan, Mora, Wapoga, Uwapa, Siriwo, Menou dan Dipa, tim yang dibentuk akan menangani gaji pegawai distrik, guru dan tenaga medis lalu dibawa ke distrik.

“Tahun 2014 harus diawali dengan semangat yang baru, PNS dijajaran tempat tugas harus bisa menjelaskan pembangunan distrik dan kampung bagi masyarakat. Bukan sebaliknya, menghasut masyarakat sehingga dapat menghambat pembangunan distrik dan kampung,” tegas Mesak.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Primus Butu, mengatakan, tertibkan personil dulu karena image-image yang terjadi saat ini. Misalnya kenaikan pangkat guru atau berkala dan buat DP3 bukan dinas yang urus dan buat DP3 selain kepala sekolah yang buat sehingga dari dinas lain maka tidak mengajar aktif. Kenaikan pangkat lebih cepat dibandingkan dengan teman–teman yang benar-benar mengajar aktif sehingga bupati dan SKPD lain kita tekakan untuk tertibkan hal itu.

Salah satu perwakilan kepala distrik, mengatakan, semua permasalahan yang ada ditempat tugas ditangani dan melihat letak geografis wilayahnya masing-masing maka pegawai tidak betah di tempat tugasnya. Sehingga pemerintah daerah mengakomodir kesejahteraan pegawai diharapkan pada saat kesempatan saat ini bisa diakomodir.

Lanjut Primus Butu, ditertibkan personil dulu karena dinas pendidikan yang mendapat masalah-masalah yang sedang ditemukan. Misalnya kenaikan pangkat atau berkala, ini bukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga Kabupaten Nabire yang urus tetapi dinas-dinas lain yang urus. Dan megeluarkan DP3 bukan kepala sekolah yang megeluarkan, tetapi dari dinas lain. Sehingga Dinas Pendidikan dan kepala sekolah tidak punya gigi.

“Sehingga ada image-image yang kita dengar dan tidak mengajar di tempat tugas itu kenaikan pangkat cepat dibandingkan dengan teman-teman yang benar-benar mengajar aktif di sekolah. Hal ini kita tertibkan dulu. Bupati, SKPD lain kita sama-sama tertibkan supaya tidak terjadi lagi image-image yang sedang berkembang ini,” tuturnya.