Pilkada Kabupaten Deiyai 2018 : Resmi, MK Putuskan Harus Ada Pemungutan Suara Ulang Di 12 TPS Di 2 Distrik

Proses panjang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Deiyai 2018, akhirnya tiba pada putusan di Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan pasangan Inarius Douw/Anakletus Doo, sebagai pasangan yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Seperti diketahui, pada rekapitulasi pleno perhitungan suara di tingkat KPU kabupaten Deiyai, 8 Juli 2018 lalu, perolehan suara terbanyak Pilkada Deiyai diraih oleh pasagan nomor urut 1, Ateng Edowai-Hengki Pigai dengan jumlah 18.789 suara, mengungguli paslon nomor urut 4, Inarius Douw-Anakletus Doo yang meraih 18.015 suara.

Sementara urutan ketiga diraih paslon petahana nomor urut 3, Dance Takimai-Robert Dawapa dengan jumlah suara 16.472. Dan pasangan nomor urut 2, Keni Ikomou-Abraham Tekege meraih 7772 suara.

Usai pleno, pasangan Inarius Douw/Anakletus Doo dan pasangan Dance Takimai/Robert Dawapa mengajukan permohonan PHPkada ke Mahkamah Konstitusi awal Juli lalu.

Namun permohonan pasangan Dance Takimai/Robert Dawapa ditolak oleh MK berdasarkan pertimbangan bahwa pasangan Dance Takimai dan Robert Dawapa tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017,sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Putusan MK Terhadap Gugatan Psangan Inarius Douw/Anakletus Doo

Tersisa pasangan Inarius Douw/Anakletus Doo yang gugatannya belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, bertempat di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu pagi pukul 11.00 wit, tanggal 12 September 2018, telah dilaksanakan sidang Perselisihan Hasil Bupati Deiyai tahun 2018 dengan acara pengucapan putusan dengan Nomor Perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018.

Hadir dalam pasangan ini, pemohon pasangan Inarius Douw/Anakletus Doo, beserta kuasa hukumnya, termohon KPU Deiyai beserta kuasa hukumnya dan perwakilan Bawaslu Papua, serta pihak terkait Ateng Edowai dan kuasa hukumnya. Sementara sidang dipimpin oleh Hakim Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam amar putusannya yang langsung dibacakan oleh Hakim Ketua MK, Anwar Usman, diputuskan bahwa berdasarkan hasil musyawarah Hakim MK tanggal 3 September 2018, maka MK mengabulkan permohonan pemohon (Inarius Douw/Anakletus Doo) untuk sebagian.

MK juga memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pengutan suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kapiraya dan di empat TPS yang ada di Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat.

MK juga memutuskan membatalkan keputusan KPU Deiyai tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten Deiyai tanggal 8 Juli 2018.

MK juga memutuskan harus dilakukan pemungutan suara ulang di 12 TPS yang diikuti oleh semua pasangan calon, dengan rincian TPS sebagai berikut :

  1. TPS 1 Mogodai, Distrik Kapiraya

  2. TPS 1 Yamouwitina, Distrik Kapiraya

  3. TPS 1 Uwe Onagei, Distrik Kapiraya

  4. TPS 1 Idego, Distrik Kapiraya

  5. TPS 1 Kapiraya-Komauto, Distrik Kapiraya

  6. TPS 2 Kapiraya-Komauto, Distrik Kapiraya

  7. TPS 3 Kapiraya-Komauto, Distrik Kapiraya

  8. TPS 4 Kapiraya-Komauto, Distrik Kapiraya

  9. TPS 1 Diyai 1, Distrik Tigi Barat

  10. TPS 2 Diyai 1, Distrik Tigi Barat

  11. TPS 3 Diyai 1, Distrik Tigi Barat

  12. TPS 4 Diyai 1, Distrik Tigi Barat

MK juga memerintahkan kepada KPU, KPU Papua, Bawaslu, Bawaslu Papua dan Bawaslu Deiyai untuk mensupervisi pemungutan suara ulang di ke -12 TPS tersebut, dibantu pihak kepolisian dari Polres Paniai dan Polda Papua, paling lama 45 hari setelah keputusan.

[Nabire.Net]



2 Responses to Pilkada Kabupaten Deiyai 2018 : Resmi, MK Putuskan Harus Ada Pemungutan Suara Ulang Di 12 TPS Di 2 Distrik

  1. Es Jeruk berkata:

    Wow :uhuk: :uhuk:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *