Pemkab Nabire Hattrick Opini WTP Untuk LKPD

Jayapura – Setelah tahun lalu menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, kabupaten Nabire kembali mendapat penilaian yang sama untuk LKPD tahun anggaran 2018.

Penyerahan LKPD tahun anggaran 2018 tersebut langsung diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Henry Simatupang, bertempat di di Auditorium BPK, Kota Jayapura, Rabu (15/5).

Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang, mengatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Interm.

“Puji Tuhan, laporan pemeriksaan ini dapat kami serahkan kepada Ketua DPRD dan juga kepala daerah. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan cacatan atas laporan keuangan,” ucapnya

Di kesempatan itu Paula berpesan kepada kepala Pemerintah Daerah yang belum mendapat opini WTP agar terus bekerja dan berusaha, agar LKPD tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Dalam acara tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun anggaran 2018 kepada 9 kabupaten dan 1 kota, antara lain Kabupaten Nabire, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Asmat, Merauke, Mimika, Keerom Yalimo dan Kota Jayapura.

Sementara empat Kabupaten meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Supiori.

WTP Ketiga Kalinya Berturut-Turut Untuk Pemkab Nabire

Penghargaan WTP tahun ini merupakan penghargaan ketiga kalinya berturut-turut untuk pemerintah kabupaten Nabire.

(Baca Juga : Kabupaten Nabire Kembali Raih Opini WTP Untuk LKPD Tahun Anggaran 2017 Dari BPK Papua)

Dengan raihan ketiga kali berturut-turut ini, maka Pemkab Nabire akan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan RI berupa Dana Insentif Daerah (DID), dengan catatan bahwa untuk mendapatkan DID tersebut, tentu ada beberapa formula atau kriteria yang harus dipenuhi antara lain ketepatan waktu menyampaikan laporan realisasi anggaran setiap bulannya per tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kementerian Keuangan RI.

[Nabire.Net]


Silahkan Komentar

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.