Pelaporan Harta Kekayaan Negara Kepada KPK Oleh Pemkab Dogiyai & Deiyai Masih Nol

(Dok.Komisi Pemberantasan Korupsi)

(Dok.Komisi Pemberantasan Korupsi)

Nabire – Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 5 Juli 2019, tingkat kepatuhan para pejabat pemerintah di Papua untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK masih minim. Padahal salah satu indikator pejabat yang bersih dan jujur adalah pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Bahkan tercatat ada enam kabupaten di Provinsi Papua yang pelaporan LHKPN untuk pejabat pemerintah (eksekutif) masih 0%, yaitu kabupaten Dogiyai, Deiyai, Waropen, Yahukimo, Yalimo dan Mamberamo Tengah.

Sementara untuk pelaporan LHKPN bagi legislatif (anggota dewan), tercatat ada dua kabupaten yang masih 0% yaitu kabupaten Intan Jaya dan Puncak.

Di kabupaten Nabire sendiri, baru 66.67% pejabat di lingkup pemkab Nabire yang telah melaporkan LHKPN-nya. Masih ada 33.33% pejabat eksekutif yang belum melaporkan hartanya.

Sementara di legislatif kabupaten Nabire, data pelaporan LHKPN-nya sudah cukup baik yaitu 92% anggota dewan yang telah melaporkan LHKPN-nya.

(Baca Juga : Pelaporan LHKPN Pemkab Nabire Kepada KPK Baru 66.67%)

Padahal, pelaporan harta kekayaan telah menjadi amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Landasan pelaporan LHKPN juga sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.

Terlepas dari berbagai faktor yang menyebabkan para pejabat belum melaporkan LHKPN-nya di Papua seperti jaringan internet yang belum memadai,seharusnya sudah menjadi kewajiban moral berdasarkan aturan hukum bagi para pejabat untuk melaporkan hartanya kepada KPK, dan jika diabaikan, harus diikuti sanksi pidana bagi pejabat yang tak bisa mempertanggungjawabkan hasil kekayaannya.

Yang terlihat justru ada paradigma yang keliru dari KPK yang gencar mengejar-ngejar pejabat untuk melaporkan LHKPN-nya kepada KPK.



Berbicara tentang pelaporan LHKPN, siapa yang wajib melaporkan LHKPN kepada KPK ? Dalam halaman resmi KPK, berikut mereka yang diwajibkan melaporkan LHKPN-nya :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
a. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
b. Pimpinan Bank Indonesia;
c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
d. Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Jaksa;
f. Penyidik;
g. Panitera Pengadilan; dan
h. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek

Selain orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pelaporan LHKPN juga diwajibkan bagi:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

Lalu bagaimana jika ada pejabat yang lalai memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN ? Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku seperti misalnya penundaan gaji atau penundaan promosi jabatan, hingga konsekuensi hukum lebih lanjut.

[Nabire.Net]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *