Orang Papua Harus Bangkit Dengan Potensi Tambangnya

Orang Papua harus bangkit dengan tambangnya. Sesuai judul tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dari Pemerintah untuk memberikan ruang kelola bagi masyarakat melalui Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pengutamaan Orang Papua yang siap untuk memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) agar dapat mengelola potensi alam daerahnya secara baik dan bertanggung jawab.

Pengelolaan WPR dapat dilakukan sendiri oleh orang Papua atau juga dia dapat membuat kerjasama dengan pihak lain dengan kompensasi yang sangat saling menguntungkan apakah berupa pembagian saham atau bagi hasil atau kompensasi lain yang menunjukan kedaulatan masyarakat adat.

Ruang Kelola

Ruang kelola bagi pengusaha anak Papua yang sudah mampu dan berpengalaman haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan dalam memberikan ruang kelola. Mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang untuk mengelola potensi tambang, tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat seperti yang telah saya sebutkan diatas atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus ijin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya.

Posisi Pemilik Tanah

Banyaknya ijin kadangkala mengalami persoalan tumpang tindih wilayah, atau upaya penyerobotan wilayah. Ada juga ijin yang diberikan diatas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat. Hal ini terjadi di wilayah Nifasi dan Degeuwo.

Hal yang penting harus dilakukan adalah bertanya kepada rakyat apakah mereka kenal atau telah memberikan persetujuan kepada pemegang IUP ataukah hanya diketahui oleh pemerintah atau oknum pejabat di Dinas Pertambangan.

Hal yang lain adalah dari aspek sosial, apakah perusahaan ini memberikan manfaat kepada rakyat ataukah ijinnya hanya dipakai sebagai jaminan di Bank. Jika mengecewakan maka wilayah itu dikembalikan kepada pemilik hak ulayat sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009.

Hal yang lain juga adalah konsesi dan IUP ditinggalkan begitu lama tanpa ada kegiatan atau dijual kepada pihak lain tanpa sepengatahuan masyarakat adat. Ini sangat bertentangan dengan adat maka wilayah itu dikenbalikan ke masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Penutup

Diperlukan adanya regulasi daerah berupa Perdasi terkait tambang di Papua yang isinya memberikan kesempatan yang pertama kepada pemilik tanah untuk mengurus ijin tambang dan membuat badan usaha bersama dengan investor agar posisi pemilik tanah sekaligus juga sebagai pemilik perusahaan.

*Penulis, John Gobai, Anggota DPR Papua

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *