Kapan Pelaksanaan Putusan MKRI Terkait Tambang Rakyat ?

Nabire – Dalam kaitan dengan penerapan UU No 4 Tahun 2009 dan PP No 20 Tahun 2010, khususnya terkait dengan pertambangan rakyat karena ada dua pasal yang dinilai merugikan masyarakat, maka pelaku penambang rakyat di Bangka Belitung melakukan Yudisial Review terhadap UU 4 tahun 2009 khususnya terkait Pertambangan Rakyat.

Putusan MKRI

Dalam sidang pleno pembacaan putusan Perkara No. 25/PUU-VIII/2010 yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud MD, Mahkamah menyatakan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Ada dua pasal yang diuji dalam perkara ini, yakni Pasal 22 huruf e dan huruf f serta Pasal 52 ayat (1) UU Minerba. Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat, ketentuan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dalam UU Minerba adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara.

Namun lanjut Mahkamah, jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, justru berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Sedangkan terhadap pengujian Pasal 52 ayat (1) UU Minerba, Mahkamah berpandangan bahwa pengaturan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sudah jelas dan tegas. Di mana urutan prioritasnya adalah dengan memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian Wilayah Pencadangan Negara, dan terakhir Wilayah Usaha Pertambangan.

Penutup

Dengan adanya judicial review ini maka sudah semakin jelas keberpihakan dari pemerintah pusat terhadap penambang rakyat atau ruang kelola rakyat, dengan membuat PERMEN atau PERPU sebagai pelaksanaan putusanĀ  MKRI agar pemerintah daerah dapat mengimplementasikannya dengan membuat Peraturan Daerah diikuti oleh penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan batasan kewenangan yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

*Penulis Anggota DPR Papua, John N.R Gobai

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *