Dituding Tidak Transparan, Debat Kandidat Dilaksanakan Di Kabupaten Lain Dan Dibatasi Serta Berujung Aksi Kekerasan, Kinerja KPU Deiyai Perlu Dipertanyakan

(Debat Kandidat Pilkada Deiyai Putaran Ke II di Nabire)

Kasus tindak kekerasan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian Kabupaten Deiyai, Mando Mote, serta wartawan Jubi, pada Debat Kandidat Putaran II Pilkada Deiyai, yang berlangsung di Nabire, sabtu 6 Mei 2018 lalu mendapat kecaman dari berbagai warga.

Kecaman bukan saja dialamatkan kepada oknum anggota Polisi yang bertindak represif, namun juga kepada penyelenggara Debat dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Deiyai.

Pasalnya, KPU Deiyai melaksanakan Debat tersebut bukan di kabupaten Deiyai sebagai kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, namun Debat justru dilaksanakan di kabupaten tetangga yakni kabupaten Nabire.

Beberapa hari sebelum pelaksanaan Debat Kandidat Putaran kedua di Nabire, kecaman datang dari sejumlah Warga Deiyai terhadap KPU Deiyai. Warga menganggap penyelenggaraan tahapan Pilkada Deiyai 2018 oleh KPU Deiyai, belum berjalan sesuai keinginan mereka, seperti proses pendaftaran paslon, pleno penetapan DPT, jadwal yang tidak jelas, debat kandidat yang dilakukan bukan di Deiyai tapi di Nabire, dan lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan Agapibuna Badii, salah seorang Tokoh Pemuda di Deiyai.

(Baca Juga : Warga Merasa KPU Deiyai Kurang Sosialisasi Tahapan Pilkada 2018)

“Beberapa kegiatan yang KPU Deiyai lakukan banyak yang tidak dipahami warga, seperti proses pendaftaran paslon, pleno penetapan DPT, jadwal yang tidak jelas, debat kandidat yang dilakukan bukan di Deiyai tapi di Nabire, dan lain sebagainya”, tutur Agapibuna.

Selain itu, Mando Mote yang menjadi korban kekerasan pada pelaksanaan Debat Kandidat putaran kedua tersebut juga mengecam pelaksanaan Debat di Nabire serta pembatasan kepada warga Deiyai yang ingin menyaksikan debat tersebut.

Di status jejaring sosial miliknya Mando mengungkapkan pihak keamanan & KPU Deiyai keliru jika membatasi momen debat tersebut karena debat tersebut adalah untuk masyarakat sebagai momen untuk datang melihat, memahami, sekaligus melihat visi/misi, program kerja, pemahaman serta penawaran-penawaran lain oleh calon kandidat kepada masyarakat. Bukan datang untuk mengganggu keamanan dan ketertiban jalannya proses debat.

“Kondisi seperti itu saya tidak terima dan saya mewakili seluruh rakyatku Deiyai berbicara dan lantas menyampaikan secara tegas, terbuka dan terhormat di depan pihak keamanan/polisi bahwa, namanya Debat Kandidat itu dilakukan secara transparan dan masyarakat punya hak untuk menyaksikan, maka Pihak keamanan dan KPUD Deiyai wajib buka ruang dan kesempatan bagi kami untuk melihat, memahami, mengenal, menilai visi, misi dan program/kerja serta menyaksikan adu argumen terhadap konsep gagasan pikiran itu. Kami datang dari jauh (Deiyai) bukan untuk melakukan konflik untuk mengganggu keamanan, ketertiban selama debat kandidat berlangsung,” tulis Mando pada status Facebooknya.

Hingga saat ini belum ada informasi jelas yang beredar, mengapa pelaksanaan Debat Kandidat Pilkada Deiyai 2018 putaran kedua dilaksanakan di Nabire dan bukannya di Deiyai.

Nabire.Net coba menanyakan perihal tersebut kepada Ketua KPU kabupaten Deiyai, Medex Pakage, melalui pesan singkat, dan hal yang sama juga ditanyakan kepada anggota KPU Deiyai, Marinus Edowai. Namun hingga saat ini, keduanya tidak memberikan respon mengenai hal tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Umum seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat, bukan hanya milik segelintir pihak seperti Tim Sukses, atau Parpol atau golongan tertentu. Sudah barang tentu, rakyat harus mengetahui siapa pemimpin yang akan mereka pilih, apa program serta visi dan misi yang ditawarkan atau dijanjikan kepada rakyat.

Jika pesta tersebut dibatasi, bahkan tahapan penyelenggaraannya dilaksanakan bukan di daerah yang seharusnya, maka rakyat berhak mengecam proses tersebut.

Rakyat tidak ingin memilih kucing dalam karung. Rakyat ingin pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan dengan penuh keterbukaan atau transparan, jujur, adil, tanpa politik uang, tanpa unsur SARA, dan tanpa kekerasan atau konflik.

Belajar dari kasus kekerasan yang menimpa Mando Mote dan Abet You serta penyelenggaraan Debat Kandidat di kabupaten Nabire dan bukan di Deiyai, maka KPU kabupaten Deiyai harus menjelaskan kepada masyarakat khususnya warga masyarakat kabupaten Deiyai, mengapa pelaksanaan Debat tersebut harus dilaksanakan di kabupaten Nabire, dan mengapa warga Deiyai sendiri harus dibatasi untuk melihat calon pemimpinnya ?

(Baca Juga : Dua Oknum Polisi Pelaku Pemukulan Terhadap Mando Mote Ditahan & Akan Dibawa Ke Polda Papua Untuk Jalani Pemeriksaan)

Diluar daripada itu, kita juga berharap kasus kekerasan yang menimpa Mando Mote dan Abet You bisa segera diusut hingga tuntas dan pelakunya mendapatkan hukuman setimpal perbuatannya, demi penegakan hukum di negara ini.

[Nabire.Net]