Workshop Pemanfaatan Blockchain dalam Penegakkan Hukum Diikuti Kejari Nabire

Nabire, Saat ini semakin banyak pemerintah yang bergabung dalam perlombaan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang projek percontohan teknologi blockchain setiap hari. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi blockchain untuk memberikan keamanan siber, optimisasi proses birokrasi, dan mengintegrasikan layanan yang terhubung sekaligus memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Nabire mengikuti Vidcon Workshop Pemanfaatan Blockchain dalam Penegakkan Hukum, yang dilaksanakan secara virtual dari ruang Vicon Kejaksaan Negeri Nabire, Kamis (02/05/2022).

Hadir mewakili Kejaksaan Negeri Nabire yaitu Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum, Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H beserta jajaran Staf Kejari Nabire

Sebagai informasi, Blockchain(distribution ledger) sebagai teknologi dengan format buku besar yang didistribusikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aplikasi pemerintah dan sektor publik, contoh layanan pemerintah yang bisa memanfaatkan blockchain adalah mata uang digital / pembayaran, pendaftaran tanah(property pribadi), manajemen identitas digital, penelusuran rantai pasokan(supply chain), perawatan kesehatan, pendaftaran perusahaan, perpajakan, pemungutan suara (e-voting), dan manajemen badan hukum.

Dari kesuksesan implementasi blockchain pada sektor pemerintah dan layanan publik di luar Indonesia, maka di Indonesia pun memiliki potensi yang sama besarnya untuk melakukan implementasi teknologi blockchain, hingga saat ini di Indonesia hanya terdapat beberapa start-up project blockchain yang mampu bertahan di tengah persaingan yang sengit dan kondisi ekonomi yang sulit ini salah satunya adalah publik blockchain Vexanium.

Pengaruh Blockchain di sektor pemerintah dan layanan publik sebagian besar berada pada belakang layar. Tetapi teknologi ini memiliki potensi untuk membuat berbagai layanan dan proses mereka menjadi lebih baik. Sekarang ini bagaimana seharusnya agen pemerintah untuk bisa melihat potensinya dan menggabungkannya  ke dalam sektor pemerintah dan layanan publik. Manfaat blockchain setelah diimplementasikan yang paling dirasakan adalah : keamanan, efisiensi, transparansi, kecepatan serta mudah diterapkan untuk organisasi sektor publik.

Kegiatan ini diikutin oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

[Nabire.Net/Kejaksaan Negeri Nabire]