Untuk Berantas Mafia BBM, Perlu Adanya Perda Distribusi BBM di Nabire

Nabire – DPRD kabupaten Nabire, hari ini, kamis (23/07), melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pihak membahas kasus distribusi BBM di sejumlah SPBU yang dinilai bermasalah serta kasus pemukulan yang dialami oleh salah seorang sopir truk di SPBU Kimi, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam pertemuan ini, pihak SPBU Kimi, Kasat Reskrim Polres Nabire mewakili Kapolres, Satpol PP, Danpom Nabire, perwakilan Dandim 1705/Paniai, dan perwakilan para sopir truk serta pihak keluarga supir truk atas nama Latif yang menjadi korban penganiayaan di SPBU Kimi.

(Baca Juga : Mudahkan Pengawasan Terhadap Mafia BBM, DPRD Minta SPBU di Nabire Pasang CCTV)

Dalam pertemuan ini, anggota DPRD Nabire yang hadir meminta agar perlu adanya regulasi melalui peraturan daerah terkait distribusi BBM subsidi, sehingga distribusi tepat sasaran kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Sejumlah anggota DPRD yang menyuarakan perlu adanya peraturan daerah yang menjadi payung hukum bagi persoalan distribusi BBM di Nabire diantaranya Sambena Inggeruhi, Musa Malisa dan Muhammad Iskandar.

Diharapkan dengan adanya perda tersebut, memudahkan pengawasan dan penindakan terhadap SPBU yang tidak mendistribusikan BBM tepat sasaran.

“Harus ada perda distribusi BBM Subsidi supaya menjadi pedoman pijakan bagi Satpol PP untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yang ada,” kata anggota DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi.

Berkaitan dengan kasus pemukulan yang dialami Latif, supir truk yang menabrak mesin SPBU Kimi, Sambena menegaskan jika Latif ditindak, maka pemilik SPBU dan oknum anggota Brimob yang melakukan penganiayaan kepada Latif juga harus ditindak.

(Baca Juga : Diduga Kesal Tak Kebagian BBM, Seorang Pria Rusak Mesin Pom & Minimarket di SPBU Kimi Nabire)

Hal senada disampaikan Merci Kegou selaku Ketua Komisi A DPRD Nabire. Merci meminta pihak kepolisian untuk melihat persoalan ini secara adil, karena persoalan tersebut bisa terjadi karena ada sebab akibat.

DPRD Nabire dalam kesempatan ini juga berencana membentuk pansus atau bahkan tim khusus untuk menangani persoalan ini dengan melibatkan eksekutif, karena persoalan ini sudah terjadi dan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi persoalan baru.

[Nabire.Net]