Tolak Pemekaran & Kehadiran Anggota DPR RI di Nabire, Ini Pernyataan Sikap SMPRP Nabire

Nabire, Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua (SMPRP) kabupaten Nabire, menyatakan sikap dengan tegas menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Provinsi lainnya di atas tanah Papua.

Hal tersebut disampaikan Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua kabupaten Nabire, Senin (07/03) yang dipimpin Koordinator mereka, Mikael Kudiai, di depan Hotel Mahavira Nabire,

Dalam rilis yang dikeluarkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua menolak pemekaran DOB di tanah Papua, serta menolak kehadiran anggota Komisi II DPR RI di Nabire.

Solidaritas ini juga menolak produk Otonomi Khusus Jilid 2 di tanah Papua dan meminta agar aparat militer baik organik maupun non organik ditarik di atas tanah Papua.

SMPRP juga meminta agar pelanggaran HAM di tanah Papua dari 1961 hingga 2022 diselesaikan. Selain itu mereka menolak pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) buatan berbagai akademisi dan pemerintah pusat.

Solidaritas ini juga mendesak pemerintah Indonesia segera buka akses tim investigasi Komisi Tinggi Dewan HAM PBB agar ke Papua untuk melakukan investigasi kasus pelanggaran HAM melalui hukum Internasional.

Selain itu juga meminta agar dibuka akses jurnalis Internasional untuk meliput sesuai fakta yang sebenarnya terjadi di Papua dan membuka ruang dialog Indonesia dan Papua untuk memupuk demokrasi di indonesia dan sebagai solusi perdamaian.

[Nabire.Net]