Tokoh Perempuan Deiyai Paola S. Pakage Tolak Penetapan Calon DPRK Distrik Tigi, Desak Keterwakilan 30% Perempuan

Deiyai, 17 April 2025 – Tokoh perempuan dan intelektual Deiyai, Paola S. Pakage, bersama sejumlah lembaga perempuan resmi yang terdaftar di Kesbangpol, termasuk Himpunan Perempuan Deiyai dan LPPAP Kabupaten Deiyai, menyatakan penolakan terhadap hasil musyawarah penetapan tiga nama calon anggota DPRK dari Distrik Tigi.

Penolakan ini didasari oleh ketidaktransparanan proses dan tidak sesuainya mekanisme musyawarah yang dilakukan. Paola menilai, musyawarah tersebut ilegal karena tidak melibatkan tokoh-tokoh perempuan serta tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam regulasi nasional.

“Saya sangat kecewa karena sebagai anak negeri dan tokoh perempuan Deiyai, saya sudah siap mencalonkan diri dan telah mendapat dukungan dari para tokoh perempuan di Deiyai. Namun, proses musyawarah ini tidak melibatkan kami sama sekali,” ujar Paola dengan nada tegas.

Menurutnya, musyawarah tahap pertama dan kedua dilakukan secara tertutup dan tanpa sosialisasi yang memadai, bahkan tidak melibatkan kepala suku Frans Mote selaku tokoh adat. Paola juga mengungkapkan bahwa ada kesan proses ini hanya untuk memenuhi syarat administrasi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi budaya masyarakat Mee.

Ia juga menyoroti sikap panitia seleksi (Pansel) dan Kesbangpol yang saling lempar tanggung jawab saat dimintai penjelasan. Ketua Pansel, Yance Rumpombo, disebut melempar persoalan ke Kesbangpol, sementara Sekretaris Kesbangpol, Bapak Ruben Mote, menyebut itu sepenuhnya menjadi tugas Pansel.

“Ini mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab, dan kami merasa bahwa hak perempuan Deiyai telah diabaikan secara sistematis,” tambah Paola.

Sebagai bentuk protes, Paola dan sejumlah organisasi perempuan berencana melakukan aksi menolak hasil musyawarah yang dianggap cacat hukum tersebut. Mereka juga menuntut pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah.

“Distrik Tigi sebagai distrik induk seharusnya menjadi contoh dalam proses politik dan musyawarah yang baik. Tapi kenyataannya, nilai-nilai budaya masyarakat Mee diabaikan demi kepentingan politik sesaat,” tutupnya.

[Nabire.Net]