Tokoh Pemuda Dogiyai : Otsus Dan Berbagai Paket Kebijakan Pemerintah Takkan Mampu Menyelesaikan Persoalan Di Papua

Pemerintah Republik Indonesia yang bagi sebagian besar rakyat Papua dianggap sebagai penjajah, akan terus melakukan berbagai kebijakan untuk terus mempertahankan jajahannya, dan Papua adalah daerah jajahan pemerintah.

Berbagai kebijakan dari Otonomi Khusus, UP4B dan masih banyak lainnya tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Papua dan tidak dapat menjadi solusi bagi akar persoalan yang dibutuhkan rakyat Papua. Pemberlakuan paket UU 21 Tentang Otonomi Khusus Tahun 2001 di Papua hanya kehendak pemerintah pusat di Jakarta untuk mencoba meredam isu Papua Merdeka.

Kebijakan Otonomi Khusus di Papua hanyalah kebijakan untuk memperluas sistem jajahan pemerintah pusat sekaligus mengamankan kekayaan yang ada di Papua yang hanya dikuasai oleh kaum imperialis dan pemegang kepentingan tertentu.

Catat saja seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco dan masih banyak perusahaan lainnya yang mengeruk kekayaan di Papua dan merusak sumber daya alam dan manusia Papua, dengan dukungan militerisme.

Sepanjang pelaksanaan Otonomi Khusus, rakyat Papua tak pernah dilibatkan, dan tak pernah disejahterakan. Sehingga menilai apakah otsus tersebut berhasil atau tidak, sudah pasti bukan hak rakyat Papua untuk menilainya, tapi pemerintah RI baik dari pusat hingga kabupaten/kota.

Segala kegagalan kebijakan pemerintah bagi rakyat Papua tidak bisa digantikan dengan otonomi khusus. Paket-paket kebijakan pemerintah sudah tidak akan mampu lagi menyelesaikan segala persoalan mendasar bagi rakyat Papua.

Pengrusakan sumber daya alam, penindasan dan pelanggaran HAM bagi rakyat Papua, justru diabaikan diatas paket-paket kebijakan yang disodorkan pemerintah Indonesia.

Hal inilah yang semakin memperbesar keinginan rakyat Papua untuk menyelesaikan persoalannya sendiri melalui penentuan nasib sendiri lewat referendum.

Melalui referendum itulah, akan terjawab dengan sendirinya apakah rakyat Papua masih tetap ingin bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataukan ingin berdiri sendiri di atas tanahnya sendiri dan merdeka dari segala penindasan.

*Penulis : Bernardo Boma, Aktivis Pemuda Kabupaten Dogiyai

[Nabire.Net]