Terkait Dikembalikannya Kewenangan Pendidikan Menengah Atas Ke Provinsi, Sekda Nabire Berharap Penanganan Pendidikan Akan Jauh Lebih Baik

Berdasarkan hasil pertemuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupate/kota  se-provinsi Papua, yang digelar di Jayapura pada tanggal 18-22 juli 2016 lalu, telah terjadi perubahan penanganan kepengurusan di semua tingkatan pemerintahan.

Hal ini ditegaskan Sekda Nabire, pada saat memimpin Apel Gabungan Awal Bulan Agustus 2016, di Kantor Bupati Nabire, senin pagi tadi (01/08).

Dijelaskan Drs Johny Pasande, ada beberapa instansi yang mengalami perubahan kepengurusan adalah Badan Kesbangpol & Linmas yang kepengurusannya diserahkan kepada pemerintah pusat, lalu Pendidikan Menengah Atas yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dikembalikan kepada Provinsi, demikian halnya juga dengan Dinas Pertambangan dan Dinas Pertanian.

Untuk Pendidikan Menengah Atas, menurut Drs Johny Pasande, hal ini telah dirapatkan dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK se-Nabire, pada hari rabu lalu (27/07) di ruang rapat Setda Nabire.

Lebih lanjut menurut Sekda Drs Johny Pasande, kebijakan pemerintah terkait kewenangan Pendidikan Menengah Atas yang dikembalikan ke Provinsi bertujuan agar penanganan pendidikan di tingkat SMA/SMK itu jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Nantinya menurut Sekda, yang akan mengajar di sekolah adalah guru tamatan Sarjana, Profesor bahkan Doktor.