Tanggapan/Klarifikasi Decki Kayame, Tentang Sidang DKPP Di KPU Provinsi Papua

Ini hasil diskusi/wawancara kontributor Nabire.Net, Roberthino Hanebora dengan Decky Kayame, salah seorang Calon Bupati Nabire pada Pilkada 2015 lalu terkait Sidang DKPP Di KPU Papua. Wawancara ini dilakukan pada perjalanan dari Jayapura menuju Nabire via KM Gunung Dempo, Jumat 18 maret 2016. Semua catatan ini berdasarkan hasil rekaman yang ditulis ulang.

RH :
Kaka Deki apa tanggapan, kaka tentang sidang DKPP Kemarin ?

Deki Kayame :
“Jadi proses persidangan DKPP yang sedang berjalan ini, bagian dari penegakan hukum di Republik Indonesia tentang proses PILKADA serentak tanggal 9 Desember 2015 yang menyimpang dari prosedur hukum, dan terjadi manipulasi, yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini, KPUD Kabupaten Nabire pada PILKADA serentak tanggal 9 Desember 2015 lalu hingga Pleno penetapan pemenang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, di KPUD Kabupaten Nabire. Beberapa jalur untuk mendapat keadilan dan penegakan hukum dalam PILKADA serentak yang dilakukan tanggal 9 Desember 2015 lalu sudah saya lakukan; Seperti sidang di MK,sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, dan skarang sidang DKPP.

RH :
Jadi ini proses keadilan yang kaka lakukan di sidang DKPP ya ?

Deki Kayame :
Jadi…mencari keadilan itu semua proses dilakukan. Politik juga jalan,hukum juga jalan, dan administrasi hukum juga jalan. Dan kita ikuti saja…!!! Tapi dari sisi defactonya tu…ada dua (2) versi pemenang dari PILKADA kemarin di kabupaten nabire,dari 15 kecamatan saya menang, yang bersumber dari plano yang berhologram dari tingkatan bawah ,naik sampai rekapan kampung, PPD. Tapi KPUD juga di buka satu tingkatan di bawah, dia melegalkan sesuatu yaitu, C-1 KWK yang diambil oleh pihak polisi dan kemudian di serahkan kepada KPUD Nabire. Nah…hal ini yang saya gugat mereka di sidang DKPP, seakan-akan mereka bekerja untuk memenangkan kandidat tertentu. Dan saya buktikan di Pengadilan Negeri Jayapura dan hasil putusanya; Ingkrar. Bahwa suara saya yang hasil pemungutan dan plano berhologram dari distrik Dipa tingkatan kampung saya menang….

RH :
Menurut kaka apakah teman-teman Polisi salah dalam masalah ini ?

Deki Kayame :
Disini teman-teman Polisi tidak salah….karena dia menjalankan perintah dari KPUD Kabupaten Nabire dalam mengambil C1-KWK, dan membuat mereka masuk dalam situasi itu. Teman-teman polisi bawa itu bukan karena kemauan mereka tapi,sekali lagi itu atas perintahnya KPUD, makanya mereka berani ambil. Padahal tugas teman-teman polisi tak intervensi PILKADA, karena mereka punya tupoksi jelas, Pengamanan,pengawasan dan pengawalan. Hal ini yang membuat seolah-seolah aparat terlibat,intervensi dan mengambil langsung C-1 KWK, padahal itu permainan KPUD Nabire. Jadi…dalam persoalan ini KPUD Nabirelah yang bertanggung jawab dalam problem hari ini. Jadi intinya proses DKPP hari ini adalah, bagaimana melihat proses pelanggaran yang dilakukan dan memberikan sangsi dan hukuman kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Kabupaten Nabire. Sehingga kedepan penyelenggara pemilu dari tingkatan atas hingga bawah bisa melaksanakan,independen,tidak main-main dalam mengawal dan menjaga suara rakyat dengan baik dan juga bijaksana.

RH :
Jadi harapan kaka tentang Nabire ?

Harapan saya untuk nabire tetap dalam posisi aman, kami tetap kendalikan, kami tidak mau membuat nabire tidak aman,kami tidak mau melecehkan keadaan nabire dalam posisi yang kurang baik. Walaupun dalam persoalan ini menggunakan cara-cara yang tidak sehat dalam melegalkan sebuah proses PILKADA. Namun… Seegala proses kami tetap kendalikan nabire tetap aman apalagi kita ini tokoh di nabire, karena tujuan ini bukan ingin mengacaukan nabire namun; mencari keadilan lewat prosedur hukum yang berlaku. Nabire itu kota yang indah dari kota-kota di Papua, jadi kita perlu; Jaga baik,kita dorong baik,kita jaga kestabilan,kita jaga keutuhan,kita jaga ketertiban, dan kita jaga kesejahteraan dalam proses hukum dan proses mencari keadilan hari ini.

RH :
Sampai kapan kaka akan berhenti ?

Deki Kayame :
Sekali lagi proses ini adalah proses penegakan hukum,proses mencari apa yang di sebut keadilan, agar wajah hukum di Republik Indonesia ini tidak tercoreng oleh pihak-pihak yang selalu melanggar hukum atau melecehkan hukum dengan cara-cara yang tidak sehat terutama tentang PILKADA, efeknya kepemimpinan itu sendiri tak berjalan dengan baik dan banyak mengisahkan duka karena suatu proses yang tak jujur,adil dan bijaksana. Jadi…kami akan dorong proses ini sampai dimana mentok dan sudah tak bisa apa-apa, barulah kami batasi atau berhenti. Itu saja yang mungkin saya sampaikan…