Seleksi DPRK Paniai Diduga Cacat Prosedur, Peserta Tuntut Transparansi

Nabire, 22 April 2025 – Proses seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 hingga kini menuai sorotan tajam. Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) DPRK diduga telah menetapkan nama-nama anggota DPRK secara sepihak tanpa melalui tahapan verifikasi administrasi dan tanpa pengumuman resmi hasil seleksi.

Sejumlah peserta seleksi menyuarakan kekecewaan mereka terhadap proses yang dinilai cacat, tidak transparan, dan melanggar prinsip keadilan. Mereka mengaku tidak pernah menerima informasi resmi mengenai hasil seleksi, namun mendapat kabar bahwa Surat Keputusan (SK) penetapan anggota DPRK telah diajukan oleh Ketua Pansel secara tertutup.
“Sampai hari ini tidak ada pengumuman hasil seleksi. Tapi kami dengar SK sudah diurus secara sepihak. Ini sangat tidak adil dan mencurigakan,” ungkap salah satu peserta seleksi, Aser Yeimo.

Kekhawatiran juga mencuat terkait kelayakan sejumlah nama yang dikabarkan lolos seleksi. Beberapa di antaranya dinilai tidak memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami tahu siapa saja yang mendaftar. Beberapa nama yang beredar lolos justru tidak layak. Contohnya, Marius Kayame yang diduga melebihi batas usia, serta Yulius Gobai yang sebelumnya sudah pernah maju DPRD melalui wilayah lain yang tidak sesuai dengan ketentuan seleksi,” tambah Aser.

Peserta lainnya, Yakubus Gobay, juga menyampaikan keprihatinannya melalui pesan WhatsApp. Ia menilai proses ini sarat kepentingan dan tidak transparan dalam menyampaikan hasil seleksi.

“Ada dengar bahwa mereka usul SK saja untuk kepentingan mereka. Kami belum mengetahui kelulusan hasil nilai dari seleksi tertulis maupun interview,” tulis Yakubus.

Para peserta mendesak Ketua Pansel untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait seluruh tahapan dan hasil seleksi. Mereka juga meminta agar lembaga independen segera turun tangan melakukan audit guna memastikan tidak terjadi praktik kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses ini.

Jika tidak ada tanggapan dari pihak terkait, para peserta mengancam akan menempuh jalur hukum dan menggelar aksi protes terbuka sebagai bentuk penolakan terhadap hasil seleksi yang dinilai cacat prosedural.

[Nabire.Net/Musa Boma]