Sekda Papua Heri Dosinaen Buka Kegiatan Rapat TLHP Inspektorat Se-Papua Tahun 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Heri Dosinaen S.IP M.KP membuka secara resmi kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2017, kamis 27 juli 2017, bertempat di Guest House Nabire.

Rapat TLHP ini dihadiri oleh Wakil Bupati Nabire, unsur Forkopimda, para Pimpinan OPD di lingkungan pemkab Nabire, para Kepala Distrik se-Nabire, Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Drs. Anggiat Situmorang, Ak, MSi, Inspektur dari Kabupaten/Kota se-provinsi Papua, BPK Provinsi Papua, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Heri Dosinaen mengatakan, rapat ini merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah yang menyatakan bahwa, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kementerian Inspektorat Teknis, Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut Heri menambahkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah kabupaten Nabire sebagai hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 oleh BPK Provinsi Papua memang merupakan sebuah penghargaan yang harus diapresiasi oleh semua orang.

Akan tetapi hal tersebut tidak harus membuat jajaran di pemerintah kabupaten Nabire menjadi berpuas diri karena masih banyak hal yang harus diperbaiki melalui berbagai tindakan dan upaya-upaya telah dilakukan untuk bisa mempertahankan opini tersebut di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP) Inspektorat Provinsi Papua tahun 2017 di Nabire ini, digelar selama 2 hari hingg hari jumat 28 juli 2017, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data secara detail dan terinci sejauh mana perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua, mengetahui permasalahan dan kendala serta mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua pada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

[Nabire.Net]