Ratusan Siswa Intan Jaya Terancam Dipulangkan dari SAI Bogor, Orang Tua Minta Kejelasan Pemkab

Intan Jaya, 18 November 2025 – Kekhawatiran mendalam muncul dari masyarakat, orang tua siswa, hingga para intelektual asal Kabupaten Intan Jaya terkait ketidakjelasan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dalam membiayai pendidikan lebih dari 100 siswa yang bersekolah di Sekolah Anak Indonesia (SAI) Alirena, Bogor.

Memasuki Desember 2025, pihak yayasan mengungkapkan bahwa para siswa terancam dipulangkan paksa karena Pemkab Intan Jaya belum membayar biaya makan dan operasional sejak Juli hingga November 2025. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama karena para siswa menunjukkan prestasi baik, baik akademik maupun olahraga, selama menjalani pendidikan di Bogor.

Mempertanyakan Keseriusan Pemkab Intan Jaya

Hingga hari ini, tidak ada kepastian dari sejumlah perangkat daerah yang bertanggung jawab, antara lain:

• Bappeda

• Sekretaris Daerah

• Dinas Pendidikan

• Inspektorat

• Bagian Kesra

• TAPD Kabupaten Intan Jaya

Informasi yang diterima menyebutkan bahwa APBD Perubahan 2025 tidak mengakomodir pembiayaan pendidikan siswa SAI, tanpa penjelasan resmi kepada publik. Masyarakat mempertanyakan: Apakah ini kelalaian administratif, atau ada unsur kesengajaan menghambat proses pencairan?

Sebagai lembaga teknis, pemerintah daerah seharusnya bekerja cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Jika terjadi kendala anggaran, harus segera dicari solusi alternatif, termasuk mekanisme pinjaman jangka pendek agar kebutuhan dasar para siswa tetap terpenuhi.

Yayasan Tidak Lagi Mampu Menanggung Beban

Yayasan Alirena telah menanggung biaya makan serta operasional selama berbulan-bulan tanpa ada pembayaran dari pemerintah. Kondisi ini membuat yayasan kewalahan dan mengancam keberlangsungan pendidikan para siswa.

Pemulangan paksa dinilai bukan solusi, tetapi bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi muda Intan Jaya.

DPRD Diminta Turun Tangan

Pada periode pemerintahan sebelumnya, memang pernah terjadi keterlambatan pembayaran, namun DPRD saat itu berperan aktif sebagai penengah sehingga pembayaran dapat diselesaikan paling lambat Oktober. Tahun ini, hingga memasuki November, belum ada penyelesaian apa pun.

Masyarakat meminta DPRD Intan Jaya untuk:

1. Menjadi mediator antara orang tua, yayasan, dan pemerintah daerah.

2. Memastikan hak pendidikan para siswa terpenuhi.

3. Mendesak pemkab segera membayar kewajiban sebelum para siswa benar-benar dipulangkan.

Pendidikan Adalah Masa Depan Intan Jaya

Lebih dari 100 siswa ini merupakan aset dan investasi jangka panjang bagi Intan Jaya. Anggaran Otsus pun memiliki mandat jelas dalam mendukung pendidikan anak Papua.

Kebijakan yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab berpotensi menghancurkan masa depan generasi penerus Intan Jaya. Pemerintah wajib memberikan penjelasan resmi dan langkah penyelesaian dalam waktu dekat.

Seruan kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya

Masyarakat menegaskan tiga tuntutan utama:

1. Segera membayar kewajiban pembiayaan siswa SAI Bogor.

2. Menghentikan rencana pemulangan paksa siswa.

3. Menjalankan tata kelola pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

Pesan ini juga diharapkan menjadi pengingat bahwa kejujuran dan keterbukaan dalam bekerja adalah jalan menuju berkat dan kemajuan bagi Tanah Papua.

[Nabire.Net]