Pelatihan Bagi Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam)

Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, Desa/Kampung merupakan pemerintah terkecil yang memiliki hak otonomi.

Hal tersebut ditegaskan Penjabat Bupati Nabire, Sendius Wonda SH M.Si dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Bupati Nabire Beny Kareth, SH, M.Ap, pada pembukaan kegiatan Pelatihan bagi Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Kampung kabupaten Nabire (BPMPK), dan berlangsung di Gedung PKK Nabire, rabu pagi (16/12).

Dikatakan, Desa/Kampung memilkili kehormatan yang diatur undang undang sendiri. Menurut UU No 6 tahun 2015, Bamuskam merupakan lembaga yang menjalakan fungsi pemerintahan yang ditetapkan secara demokratis, dan berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan itu Sendius Wonda dalam sambutan tertulisnya mengharapkan kepada para Kepala Distrik untuk lebih mengawasi dan membina Bamuskan dalam hal administrasi maupun teknis di lapangan.

Diharapkan kehadiran Bamuskam dapat mempercepat pembangunan di kampung yang bermuara pada masyarakat Nabire, Bangkit, Mandiri & Sejahtera.

Sementara menurut Ketua Panitia kegiatan, Luther Kobogau, kegiatan Pelatihan Bagi Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), diikuti oleh 80 orang Ketua Bamuskam dan berlangsung selama 2 hari.

(RRI Nabire)