Pansel DPRK Puncak Jaya Temui Pj. Bupati Tumiran Bahas Koordinasi Seleksi Anggota DPRK

Puncak Jaya, 14 Oktober 2024 – Panitia Seleksi (Pansel) DPRK Kabupaten Puncak Jaya mengadakan pertemuan silaturahmi dan koordinasi awal dengan Penjabat (Pj) Bupati Puncak Jaya, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP, Senin (14/10/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan rencana kerja Pansel dengan pemerintahan daerah setelah pelantikan resmi Pansel oleh Pj. Gubernur Papua Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Pansel DPRK Puncak Jaya membahas beberapa agenda penting, antara lain:

1. Rencana Kerja Pansel Kabupaten

2. Pembentukan Peraturan Pansel Kabupaten sebagai pedoman teknis seleksi anggota DPRK.

3. Diskusi terkait perkembangan pemerintahan dan kondisi masyarakat di Puncak Jaya.

Tumiran, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah dan Kepala Kesbangpol Puncak Jaya, menyambut baik kedatangan anggota Pansel. Ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas dalam proses seleksi untuk memastikan anggota DPRK terpilih adalah sosok yang kapabel dan memiliki semangat melayani masyarakat.

Dukungan Anggaran dan Tahapan Kerja Pansel

Pj. Bupati Tumiran juga menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung anggaran yang diperlukan guna kelancaran tugas Pansel.

Ketua Pansel, Yahya Wonorenggo, menyampaikan bahwa tahapan kerja resmi akan dimulai setelah tanggal 17 Oktober 2024, bersamaan dengan penetapan Peraturan Pansel. Seluruh anggota Pansel berkomitmen untuk bekerja maksimal dan transparan, dengan harapan dapat menghasilkan anggota DPRK yang memahami pemerintahan, peduli pada masyarakat, dan selaras dengan kebijakan Otonomi Khusus.

Harapan untuk Seleksi DPRK Berkualitas

Dengan kolaborasi antara Pansel dan pemerintah daerah, proses seleksi diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan anggota DPRK dari unsur pengangkatan yang kompeten dan berorientasi pada pelayanan publik. Sosialisasi terkait persyaratan dan tahapan seleksi akan segera diumumkan agar masyarakat Puncak Jaya dapat mempersiapkan diri secara maksimal.

Pertemuan ini merupakan langkah awal penting dalam memastikan seleksi anggota DPRK berjalan sesuai prosedur dan mencerminkan nilai-nilai transparansi serta akuntabilitas.

[Nabire.Net]