Mantan Komisioner KPU Nabire Sayangkan Ketidakhadiran Ketua PPD Distrik Dipa Di Persidangan MK

Anggota DPRD kabupaten Nabire yang juga mantan Komisioner KPU Nabire, Mathias Pigay, menyayangkan persidangan terhadap Ketua Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Distrik Dipa yang diseret ke meja hijau Pengadilan Negeri Nabire akibat tuduhan pemalsuan rekapan suara di Distrik Dipa pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 desember 2015 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Mathias Pigay mengatakan, kelalaian pada tuduhan pemalsuan rekapan suara di Distrik Dipa seharusnya menjadi tanggung jawab KPU Nabire, dan baru pertama kali ada Ketua PPD yang diseret ke meja hijau.

Mathias malah menyayangkan ketidakhadiran Ketua PPD Distrik Dipa yang harusnya mengikuti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan bukan di Pengadilan Negeri Nabire.

Lebih lanjut, Mathias Pigay mempersoalkan dasar hukum yang dipakai KPU Nabire untuk memecat PPD yang bermasalah saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU, karena pemecatan terhadap anggota PPD tidak bisa dilakukan serta merta tanpa melalui pleno internal komisioner KPU berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten.  Oleh karena itu, ia menilai KPU Kabupaten sudah melanggar kode etik dengan memecat beberapa PPD saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU.

(PPN)