Mahasiswa Dogiyai Minta Pemerintah Dogiyai Stop Rencana Pemekaran

Makassar – Pada hari rabu (12/12) lalu, mahasiswa asal Dogiyai kota studi Makassar menggelar diskusi lepas mengenai perkembangan kabupaten Dogiyai, baik dari sisi eksekutif, legislatif, yudikatif, kaum intelektual dan masyarakat kabupaten Dogiyai.

Mahasiswa Dogiyai yang tergabung dalam IPMADO Kota Studi Makassar menilai bahwa saat ini kondisi Dogiyai masih tertinggal dibanding kabupaten lainnya di Papua, lebih khusus di wilayah Meepago.

Dengan kondisi dan realita seperti itu, mahasiswa menilai pemerintah Dogiyai terlalu gegabah dan terburu-buru dalam melakukan percepatan pemekaran kampung dan Distrik.

Mahasiswa menilai dengan melakukan pemekaran, nantinya akan berimbas kepada masuknya kapitalisme, kolonialisme dan militerisme, padahal seharusnya pemerintah melindungi masyarakat, karena bukan pemerintah ada maka masyarakat ada tetapi masyarakat dulu yang ada baru pemerintah.

Oleh karena itu dalam diskusi lepas tersebut, mahasiswa IPMADO kota studi Makassar meminta dengan tegas kepada pemerintah kabupaten Dogiyai agar tidak melakukan pemekaran Dogiyai, baik itu pemekaran kabupaten, Distrik maupun desa.

Mahasiswa juga menolak dengan tegas kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember lalu tentang pendeklarasian calon distrik pemekeran Distrik Mapia Utara Weyland dan Distrik Adaii dari Kampung Gabaikunu.

Dikatakan mahasiswa, pengaruh nantinya yang akan timbul bukan dirasakan oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif, melakukan masyarakatlah yang akan mengalaminya.

Mahasiswa juga menanyakan apakah pemekaran Distrik atau Kampung sudah memenuhi persyaratan, dan apakah masyarakat siap menerimanya ? Mengingat tingkat pendidikan masyarakat masih rendah atau belum mencapai 50%.

Sebagai mahasiswa Dogiyai, mahasiswa tidak ingin tanahnya dikuasai pendatang, karena selama ini pemekaran hanya menguntungkan pendatang.

Hal senada juga disampaikan oleh Badan Pengurus RPM Simapitowa kabupaten Jayapura, atas nama Hengki Mote yang meminta agar pemerintah stop pemekaran.

Selama ini pembangunan di 10 Distrik yang ada saja belum merata seperti 5 Distrik di wilayah Kamuu dan di Mapia. Oleh karena itu ia meminta pemerintah lebih dulu membangun Distrik maupun kampung yang ada secara maksimal.

Selain itu pemerintah juga harus membangun warga Dogiyai guna meningkatkan SDM mereka sekaligus menata jajaran pemerintahan di Kampung maupun Distrik agar tidak vakum dan pasif.

Mahasiswa juga meminta masyarakat di Dogiyai agar menolak rencana pemekaran.

*Opini oleh Antonius Boma.

[Nabire.Net]