“KPU Paniai Harus Selenggarakan Pilkada Yang Adil & Bermartabat”

Yusuf Kobepa SH MM, meminta KPU kabupaten Paniai untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang adil dan bermartabat. Hal ini tentu tak mudah, namun jika bisa dilalui maka tujuan akhir dari pesta demokrasi ini akan melahirkan pemimpin yang bermartabat dan melayani rakyatnya.

Yusuf Kobepa mengatakan, Pilkada di negeri ini juga tidak selalu berjalan mulus sebagaimana diharapkan karena momentum ini menjadi momentum pertarungan kepentingan dari berbagai kelompok kepentingan yang pada akhirnya juga tentu kemenangan itu akan menjadi milik satu orang atau satu kelompok kepentingan.

Yang berkepentingan penuh dalam Pilkada ini adalah para Pasangan Calon sebagai Peserta Pilkada sedangkan komponen lainnya adalah hanya sebagai penyelenggara dan pengawas bahkan sebagai pemilih dan pendukung seperti pengamanan.

Beberapa komponen yang sering berperan dalam penyelenggaraan Pilkada antara lain:
1. Penyelenggara (KPU dan jajarannya) yang bertugas menyelenggarakan Pilkada secara mandiri, Independen & Profesional serta akuntable;
2. Penyelenggara ( PANWAS dan jajarannya) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilkada:
3. Pemilih ( Masyarakat yg memiliki hak suara);
4. Peserta Pilkada ( Para Pasangan Calon GUbernur/Bupati/Walikota);
5. Pemerintah ( Penyedia Fasilitas Negara dan anggaran Pilkada);
6. Aparat Keamanan ( POLRI & TNI ) bertugas mengamankan Penyelenggaraan Pilkada; serta
7. Para Media cetak & Elektronik serta Medsos bahkan LSM pemantau Pilkada dan seterusnya;

Para komponen ini menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam usaha mewujudkan Pilkada yang sukses dan bermartabat di daerah. Jika salah satu komponen tidak berperan maksimal atau bekerja secara profesional maka yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan tahapan tentu akan teganggu atau terhambat sehingga dari hambatan ini tentu pihak tertentu menderita kerugian kemudian pasti saja berakhir dengan putusan hukum entah adanya sanksi administrasi ataupun sanksi pidana serta sanksi perdata.

Pilkada Paniai

Pertanyaanya adalah, bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Paniai ? Dari berbagi sumber yang diterima, beberapa kegiatan seperti deklarasi kampanye damai, pedoman dan tata cara kampanye dalam bentuk pertemuan tertutup, pemasangan alat peraga kampanye bahkan Bimtek Pelaporan dana kampanye bagi pasangan Calon terkesan terlambat untuk tahapan pertama dan banyak hal teknis lainnya terkesan lambat dan hal itu sangat merugikan bagi pasangan calon yang tak bermasalah.

Semua ini tidak berjalan baik juga disebabkan oleh adanya demonstrasi dari pasangan calon yang masih bersengketa. Jika memang hal itu menjadi hambatan sehingga tidak berjalan, maka KPU Paniai membutuhkan pengamanan yang lebih maksimal lagi agar agenda negara tetap berjalan sebagaimana mestinya agar KPU sebagai penyelenggara tak disalahkan di sini dengan alasan apapun.

Harapan Pelaksanaan Pilkada Paniai

KPU Kabupaten Paniai sebagai Penyelenggara Pilkada agar segera maksimal bekerja sehingga tak ada yang dirugikan, jika ada sengketa, anggota lain boleh mengikuti sengketa sedangkan anggota lainnya boleh aktif bekerja menjalankan tahapan yang masih belum berjalan, jika kondisi belum aman maka minta pengamanan ketat dari Polda Papua melalui KPU Provinsi Papua. KPU bisa dibackup oleh Polda Papua jika menjalankan aturan secara baik dan benar, tak ada agenda demokrasi yang tertinggi selain pemilihan ini, tak ada yg kebal hukum di negeri ini, sejauh KPU sudah dalam koridor maka KPU akan didukung oleh aparat negara, dan tak ada yang tak bisa jika kita punya niat baik membangun daerah ini.

*Penulis Intelektual Muda Meepago, Yusuf Kobepa SH MM

[Nabire.Net/Demianus.Bunai]