Koordinasi & Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS Di Nabire Tindaklanjuti 7 Rekomendasi Internasional

Nabire – Kasus HIV/AIDS di Nabire secara kumulatif hingga akhir bulan Juni 2019 dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 30 Juni 2019, mencapai 7.510 kasus, atau naik 74 kasus dari sebelumnya 7436 kasus pada akhir Maret 2019. Data ini sekaligus menempatkan kabupaten Nabire masih berada di urutan pertama se-provinsi Papua dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi.

Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Nabire secara khusus dan Papua secara umum membutuhkan kesadaran bersama bagi semua pihak untuk menjaga perilaku hidup sehat.

(Baca Juga : Hingga Akhir Juni 2019, Kasus HIV/AIDS Di Nabire Masih Tertinggi Di Papua)

Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hasyim S.IP MM, saat membuka Koordinasi & Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten Nabire, kamis pekan lalu (05/09), bertempat di Rumah Makan Zaitun Nabire.

Kata Wakil Bupati, data kasus HIV/AIDS yang semakin meningkat dari waktu ke waktu di kabupaten Nabire harus menjadi perhatian semua pihak.

Lanjutnya, isu HIV/AIDS dianalogikan seperti fenomena gunung es yang menggambarkan hanya sedikit pengidap yang terdeteksi, sementara ada lebih banyak anggota masyarakat yang belum terdeteksi dan mengetahui dirinya mengidap HIV.

Oleh karena itu pemerintah dan pegiat HIV/AIDS di Indonesia harus gencar mengampanyekan bahaya HIV/AIDS serta pentingnya tes HIV secara dini.

Kegiatan yang diikuti puluhan peserta dari pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM dan lain sebagainya ini dalam rangka menindaklanjuti Konferensi Internasional HIV/AIDS di Jayapura beberapa waktu lalu yang menghasilkan tujuh rekomendasi.

Ketujuh rekomendasi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. ARV adalah satu-satunya obat untuk mengendalikan HIV dalam tubuh manusia, obat-obatan dan ramuan direkomendasikan untuk suplemen saja

2. NGO harus diseleksi dengan baik agar programnya kontekstual

3. Libatkan masyarakat adat Papua untuk terlibat aktif dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS (P2HA)

4. Evaluasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua

5. Desentralisasi ARV wajib

6. Libatkan komunitas ODHA dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS (P2HA)

7. Aktifkan operasional kabupaten/kota di seluruh tanah Papua

[Nabire.Net]