Komisi V DPR Papua Tengah Pastikan Perda Literasi Dikawal Hingga 2026

Nabire, 27 November 2025 – Komisi V DPR Papua Tengah kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal regulasi literasi di Papua Tengah agar dapat disahkan pada tahun 2026.

Hal ini disampaikan Anggota DPR Papua Tengah bidang Pendidikan, Stella Theresia U. Misiro, S.Hut, dalam kegiatan Temu Akbar Pegiat Literasi Papua Tengah yang berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire, Kamis (27/11/2025).

Dalam sambutannya, Stella mengapresiasi kerja forum dan panitia yang dinilai telah bekerja dengan hati, terstruktur, serta konsisten dalam mendorong gerakan literasi.

“Ini bentuk kerja nyata. Apa yang mereka niatkan langsung dikerjakan. Saya mengikuti gerakannya sejak pertemuan awal, dan hari ini kita ada di Temu Akbar. Ini luar biasa,” ujar Stella.

Ia menegaskan bahwa gerakan literasi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus berlanjut menjadi langkah nyata menuju lahirnya regulasi yang kuat dan terukur.

“Harapan kami kualitas literasi di Papua Tengah tidak berhenti di sini. Ini langkah awal. Kita harus terus berkolaborasi,” tegasnya.

Stella juga menyoroti pentingnya kehadiran data yang akurat dari lapangan. Menurutnya, data resmi pemerintah pusat tidak selalu menggambarkan kondisi sebenarnya di Papua Tengah.

“Dengan data yang benar dari komunitas, kita bisa meningkatkan angka literasi dan mengurangi buta huruf. Kita juga butuh guru, pendamping, dan relawan yang terlatih,” jelasnya.

DPR Papua Tengah, lanjut Stella, telah menetapkan 31 Perdasi dan Perdasus, termasuk regulasi mengenai bahasa, kependudukan, dan Orang Asli Papua (OAP). Regulasi-regulasi tersebut dinilai berkaitan erat dengan pengembangan literasi dan pendidikan.

“Kami pastikan setiap regulasi kami kawal dengan baik agar menjadi dasar bagi dinas pendidikan dan para pegiat literasi di lapangan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kondisi Papua berbeda dengan wilayah lain seperti Jawa, sehingga masukan dari komunitas literasi sangat penting untuk menyusun regulasi yang sesuai kebutuhan lokal.

“Kondisi Papua tidak sama dengan Jawa. Literasinya berbeda. Karena itu kita butuh dialog dan data dari lapangan,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Stella berharap Temu Akbar Literasi tidak berhenti sebagai pertemuan biasa, tetapi menjadi proses berkelanjutan hingga menghasilkan kebijakan nyata.

“Ketika nanti kita menemukan hasil akhir dalam bentuk perda, langkah ini harus tetap terus berjalan,” tutupnya, sebelum membuka kegiatan secara resmi.

Kegiatan Temu Akbar Pegiat Literasi Papua Tengah dihadiri oleh pegiat literasi dari berbagai komunitas, guru, yayasan, TBM, dan lembaga literasi dari kabupaten/kota se-Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]