Ketum DPC Demokrat Nabire Minta Ketum DPC PKB Nabire Klarifikasi Status Bacalon Wabup Nabire

Nabire – Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Nabire, Marselus Gobay, meminta kepada Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kabupaten Nabire untuk segera mengklarifikasi keterangannya berkaitan dengan status kepartaian bakal calon Wakil Bupati Nabire, Muhammad Darwis sebagai kader terbaik Partai Demokrat Nabire.

Hal itu disampaikan Marselus Gobay dalam pernyataan persnya yang dikirimkan kepada Nabire.Net, rabu siang (05/08).

Dalam surat tersebut. Marselus menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, DPC Partai PKB Nabire mengirimkan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta dengan mencantumkan nama bakal calon Wakil Bupati Nabire, Muhammad Darwis sebagai kader terbaik Partai Demokrat kabupaten Nabire yang diusulkan untuk menjadi bakal calon Wakil Bupati Nabire berpasangan dengan bakal calon Bupati Nabire, Yuvinia Douw.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Marselus Gobay selaku Ketua Umum DPC Partai Demokrat Nabire menegaskan bahwa Muhammad Darwis bukanlah pengurus ataupun kader Partai Demokrat kabupaten Nabire.

Lanjut Gobay, Muhammad Darwis baru mengurus KTA Partai Demokrat secara online (KTA Online) pada tanggal 21 Juli 2020, atau satu hari setelah surat dari DPC Partai PKB Nabire keluar.

Selain itu Marselus mengatakan bahwa nomor KTA Demokrat seperti yang tercantum dalam surat yang ditujukan kepada DPP Ketum Partai Golkar bukanlah kode penomoran KTA Demokrat jika mengacu pada penulisan nomor KTA Partai Demokrat.

Oleh karena itu, Marselus Gobay dengan tegas meminta kepada Ketua Umum DPC Partai PKB kabupaten Nabire untuk segera mengklarifikasi hal tersebut kepada DPC, DPD dan DPP Partai Demokrat, dan juga DPC, DPD dan DPP Partai Golkar.

Lanjut Marselus, tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan cari gara-gara dan bukanlah persaingan secara sehat.

Jika tidak ada klarifikasi dari Ketum DPC Partai PKB kabupaten Nabire berkaitan dengan hal tersebut, maka DPC Partai Demokrat kabupaten Nabire akan memproses hukum hal tersebut sebagai tindakan manipulasi.

[Nabire.Net/Philemon Keiya]