Ketua PGGPT Desak Pemerintah Segera Selesaikan Tapal Batas Deiyai–Mimika

Nabire, 12 Februari 2026 – Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah (PGGPT), Pdt. Dr. Yance Nawipa, M.Th, menyampaikan imbauan resmi terkait situasi yang berkembang dalam persoalan tapal batas antara Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika yang berpotensi menimbulkan konflik dan korban dari kedua belah pihak.

Dalam pernyataan resminya kepada wartawan Rabu, (11/2/2026), Pdt. Yance Nawipa mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan dialog damai dan menahan diri dari segala bentuk tindakan kekerasan.

“Kami menghimbau seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, aparat, dan semua pihak yang terlibat agar menahan diri, tidak terprovokasi isu-isu yang belum jelas kebenarannya, serta menghindari penyebaran informasi yang memperkeruh keadaan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa gereja menolak segala bentuk kekerasan dan konflik horizontal yang hanya akan melukai persaudaraan sesama anak negeri Papua. Mengutip Matius 5:9, ia mengingatkan, “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.”

Mendesak Pemerintah Bertindak Cepat

PGGPT juga secara tegas mendesak Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Deiyai dan Mimika untuk segera mengambil langkah konkret, cepat, dan terukur dalam menyelesaikan persoalan tapal batas tersebut.

Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan secepatnya sebelum berjatuhan korban lainnya.

“Negara tidak boleh membiarkan konflik ini berlarut-larut. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, menjamin keamanan, serta menetapkan batas wilayah secara sah dan adil,” ujarnya.

PGGPT mendorong agar segera dilakukan dialog resmi yang difasilitasi pemerintah pusat dan daerah, penegasan batas berbasis data geospasial yang akurat, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama sebagai penengah.

Hormati Hak Ulayat dan Kearifan Lokal

Dalam penyelesaiannya, gereja menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak ulayat dan struktur adat yang hidup di tengah masyarakat Papua.

Proses dialog, menurutnya, harus menghormati nilai budaya, mengedepankan musyawarah mufakat, serta menghindari pendekatan represif.

“Gereja siap menjadi mitra rekonsiliasi dalam menjembatani komunikasi antar pihak demi terciptanya damai yang bermartabat,” kata Pdt. Yance.

Keselamatan Rakyat Jadi Prioritas

PGGPT mengingatkan bahwa konflik tapal batas bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keselamatan manusia.

Ia menyampaikan keprihatinan apabila persoalan batas wilayah berubah menjadi konflik sosial yang merugikan rakyat kecil, menghambat pembangunan, mengganggu pelayanan publik, dan mengorbankan generasi muda.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan politik maupun administratif,” tegasnya.

Seruan Moral Gereja

Sebagai bagian dari seruan moral, PGGPT mengajak para gembala untuk mendoakan dan menenangkan jemaat, kaum muda menjadi agen perdamaian, serta aparat keamanan bertindak profesional dan humanis.

“Gereja berdiri sebagai pembawa damai dan penjaga persatuan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Pdt. Yance Nawipa menyatakan keyakinannya bahwa melalui dialog yang difasilitasi pemerintah, disertai hikmat Tuhan dan keterlibatan tokoh adat serta tokoh agama, persoalan tapal batas Deiyai–Mimika dapat diselesaikan secara adil, bermartabat, dan membawa damai bagi seluruh masyarakat.

“Tuhan memberkati Papua Tengah,” tutupnya.

[Nabire.Net/Musa Boma]