Kapolres Nabire Tumpahkan Kekesalan Kepada Plt. Bupati Dogiyai Pada Rapat Kesiapan Pilkada Serentak 2017 Di Kantor Gubernur Papua

(Foto.Willem.A)

Kapolres Nabire, AKBP Semmy Ronny Thaba menumpahkan kekesalannya kepada Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe dihadapan forum pada rapat kesiapan Pilkada serentak 2017 di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua.

Dengan lantang, mantan Kapolres Jayawijaya ini menyebutkan satu persatu kendala yang saat ini sedang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada 2017, terkhususnya masalah pengamanan.

“Pak Gubernur, mumpung semua ada disini, saya akan menyampaikan kesiapan Pilkada Dogiyai 2017. Terus terang saja, kami sangat kesulitan untuk berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe. Walaupun kami selalu berdiskusi antar Polres, Panwaslu dan KPUD Dogiyai. Tetapi, Pelaksana Tugas Bupati tak pernah bisa duduk bersama dengan kami,” kata Thabaa kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, Jumat 2 September 2016.

Tak hanya itu saja, Thaba juga mengungkapkan selama ini Herman Auwe selalu menyebutkan dirinya menjadi penanggung jawab keamanan dalam pilkada nanti.

“Maksudnya Pak Herman ini menjamin dalam sisi apa? Pak Herman pun selalu menyebutkan dia ini orang lapangan dan menjamin akan aman. Kalau begitu, bapak bikin hitam diatas putih, dikertas bermaterai dan kami polisi tak usah kerja untuk pengamanan Dogiyai,” katanya dengan nada kesal.

Perlu diingat, kata Thaba, Herman Auwe juga akan maju dalam Pilkada serentak 2017 dan Herman seenaknya mengganti sejumlah pejabat di Dogiyai yang kemungkinan besar akan memicu konflik.

“Belum pilkada saja, saya bersama Dandim menjaga agar Dogiyai tetap aman. Potensi konflik disana tinggi, apalagi dengan banyaknya kepala dinas yang diganti seenaknya oleh Pak Herman. Sebagai Kapolres Nabire yang membawahi Kabupaten Dogiyai bersama Dandim, kami sarankan saja untuk Pilkada Dogiyai ditunda, hingga ada kesiapan matang,” ujarnya.

Untuk anggaran pengamanan saja, Herman Auwe belum menyebutkan secara pasti dana yang disetujui, walaupun dirinya pernah menyebutkan dana yang akan digelontorkan sebanyak Rp 1 miliar, tetapi anehnya dihadapan peserta rapat ini, Herman menyebutkan akan ditransfer Rp 1,5 miliar lebih.

“Ini bahaya Pak Gubernur, tak ada keputusan yang jelas. Kepada saya Pak Herman sebutkan Rp 1 miliar, tapi dihadapan Pak Gubernur dia bilang Rp 1,5 miliar. Untuk mobilisasi personil dari Nabire ke Dogiyai saja dibutuhkan waktu 8 jam. Bagaimana akan cukup dana Rp 1 miliar? Lihat saja, Distrik Mapia itu harus ditempuh dengan sewa pesawat,” katanya.

Dirinya pun mencontohkan disaat menjadi Kapolres Jayawijaya dan mengamankan Pilkada di Yalimo.

“Saya ini kapolres yang bisa sewa pesawat langsung dalam pilkada Yalimo. Karena apa? Karena Pemda Yalimo mendukung dana pengamanan,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta Herman untuk mengakomodir dana pengamanan pilkada dan tak ada penundaan untuk Pilkada Dogiyai.

“Bupati dengar tidak ini? Siapkan anggaran yang diminta. Untuk apa dana Rp 1 miliar, tidak akan cukup. Mapia itu jauh dan personil polisi harus dikirim dari Nabire. Jangan bikin kebiasaan malas tau dan bikin tau. Ini tidak boleh. Kita ini kerja dalam sistem dan ada orang lain dalam sistem itu. Akomodiir semua masukan ini,” kata Lukas.

Sedangkan Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe yang ada didalam rapat itu menyebutkan dana pengamanan belum diberikan karena belum adanya sidang APBD Perubahan.

“Saat ini memang belum bisa ditentukan besarannya, sebab kami belum sidang perubahan. Minggu depan akan ada sidang dan bukan berarti tidak mau dicairkan,” kata Herman dalam pembelaannya didepan forum.

(K.P)