Kabidsosbud Bappeda Nabire : Perlu Kerjasama Lintas OPD Untuk Mengatasi Persoalan KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak

Nabire, Perlu adanya kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan OPD terkait lain untuk peduli dan sama-sama mengatasi persoalan KDRT dan kekerasan terhadap anak di kabupaten Nabire.

Hal itu disampaikan Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Nabire, Bapak Marthen George Erari, S.KM, M.Ec.Dev, saat diwawancarai Nabire.Net, di sela-sela Pelatihan Layanan Perlindungan Anak di Tingkat kabupaten dan Kampung, yang dilaksanakan di Hotel Getz Nabire, Kamis (15/06/2023).

Dijelaskan Bapak Marthen George Erari, S.KM, M.Ec.Dev, teman-teman di semua perangkat daerah yang secara langsung ada di dalam kegiatan penanganan kekerasan rumah tangan dan kekerasan terhadap anak, baik itu DP3A maupun OPD terkait lain, minimal mempunya kepedulian dan kebijakan untuk sama-sama melihat program ini dari aspek tugas fungsi perangkat daerah itu masing-masing, agar membantu teman-teman di DP3A, sehingga bisa mengatasi persoalan KDRT dan kekerasan terhadap anak di kabupaten Nabire.

Jika hal ini hanya ditangani DP3A sendiri, mereka mungkin tidak bisa mengatasi sampai tuntas hal ini, tetapi perlu ada kebersamaan (keroyokan) untuk mengatasi program ini.

Terkait alokasi dana kampung untuk mengatasi persoalan KDRT dan kekerasan terhadap anak, Bapak Marthen George Erari, S.KM, M.Ec.Dev., menjelaskan, untuk kampung, sudah ada kebijakan pemerintah pusat.

“Di dalam alokasi dana kampung ada 3 alokasi yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak retribusi. Tentang kebijakan penganggaran untuk dana kampung yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan ibu anak yang masuk dalam kategori kesehatan, memang sudah ada alokasi yang dianggarkan di tingkat kampung. Hanya mungkin kita butuh koordinasi didalam melakukan evaluasi terhadapan dana kampung agar alokasi dana kesehatan di APBK bisa sedikit digunakan untuk penanganan KDRT maupun perlindungan terhadap kekerasan anak”, urai Bapak Marthen George Erari, S.KM, M.Ec.Dev.

Saat ditanyakan terkait peran Bappeda dalam kegiatan ini, Bapak Marthen George Erari, S.KM, M.Ec.Dev, menjelaskan, kalau program pelaksanaan kegiatan di lapangan, secara tupoksi, Bappeda tidak secara langsung melakukan intervensi penanganan program secara langsung.

“Tugas Bappeda adalah sebagai fasilitasor dan dinamisator untuk mendorong dan membantu teman-teman di perangkat daerah untuk mendorong program kegiatan mereka bisa dimasukan di dalam usulan program kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran mereka di Dinas dan perangkat daerah mereka masing-masing”, pungkas Bapak Marthen George Erari, S.KM, M.Ec.Dev.

[Nabire.Net]