IPMAMI se-Jawa dan Bali Keluarkan Pernyataan Sikap atas Insiden Kekerasan di Jila Mimika

Mimika, 15 November 2025 – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/I asal Kabupaten Mimika (IPMAMI) se-Jawa dan Bali mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait insiden kekerasan yang terjadi di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada 31 Oktober 2025. Pernyataan tersebut dibacakan dalam sebuah pertemuan organisasi yang berlangsung di Jakarta, tepatnya di Jl. Gudang Peluru Selatan VII No. 02, pada Jumat (14/11/2025).

Pernyataan resmi itu disampaikan oleh sepuluh Koordinator Wilayah IPMAMI, yaitu Jabodetabek, Bogor, Bandung, Salatiga, Semarang, Surabaya, Malang, Cilacap, Bali, serta Jogja-Solo. Mereka menilai peristiwa tersebut sebagai babak baru dalam rangkaian kekerasan di Papua, yang sekaligus membuka kembali luka sejarah panjang yang belum sepenuhnya pulih di tengah masyarakat Mimika.

Luka Sejarah yang Kembali Terbuka

Insiden penembakan oleh oknum personel TNI di Kampung Pilig Ogom disebut menimbulkan kepanikan besar di tengah masyarakat. Warga dilaporkan mengungsi ke ibu kota Distrik Jila untuk mencari perlindungan. Bagi IPMAMI, peristiwa itu mengingatkan masyarakat pada berbagai tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi di Papua, khususnya di wilayah Pegunungan dan pesisir selatan seperti Mimika.

Menurut IPMAMI, meningkatnya aktivitas militer dalam beberapa waktu terakhir turut menciptakan ketegangan baru. Mereka menilai kehadiran aparat justru membebani psikologis warga. Laporan mengenai kekerasan, termasuk dugaan penyiksaan yang menyebabkan korban jiwa, serta kewajiban warga untuk melapor setiap hari ke pos TNI/Polri, dianggap memperburuk kondisi sosial dan rasa aman masyarakat.

“Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Kami terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas keadaan yang semakin mencemaskan,” tulis IPMAMI dalam rilis yang dibacakan dalam pertemuan tersebut.

Kecaman Keras dan Seruan Moral

Dalam pernyataannya, IPMAMI mengecam keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil. Mereka menyebut tindakan aparat tidak sejalan dengan prinsip HAM dan mengabaikan konteks sejarah panjang konflik di Papua. IPMAMI menegaskan bahwa negara seharusnya hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan malah memperdalam luka melalui tindakan represif.

Pernyataan tersebut, menurut para koordinator wilayah, bukan dimaksudkan untuk menambah ketegangan, melainkan sebagai seruan moral. IPMAMI ingin memastikan bahwa jeritan warga Jila tidak diabaikan dan agar negara mengambil langkah nyata untuk meredakan situasi.

Empat Tuntutan Pokok IPMAMI

IPMAMI menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah.

1. Menarik Seluruh Pasukan TNI dan Polri dari Papua

IPMAMI mendesak Presiden Republik Indonesia segera menarik seluruh pasukan TNI dan Polri dari Papua, khususnya di Distrik Jila. Menurut mereka, kehadiran aparat tidak membawa rasa aman bagi warga, tetapi justru memperparah ketegangan dan memperluas potensi konflik.

2. Pemerintah Kabupaten Mimika Harus Ambil Tanggung Jawab

Organisasi pelajar dan mahasiswa ini menuntut Pemkab Mimika untuk bertanggung jawab penuh terhadap situasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai karakter sosial budaya Papua.

3. Menghentikan Seluruh Bentuk Konflik Horizontal

IPMAMI meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan segala bentuk konflik horizontal yang terjadi di Kabupaten Mimika. Rekonsiliasi, tegas mereka, harus dilakukan melalui pendekatan damai yang melibatkan masyarakat adat serta seluruh pihak terkait agar situasi kembali kondusif.

4. Menjamin Perlindungan bagi Warga Sipil

Tuntutan terakhir adalah jaminan perlindungan penuh terhadap warga sipil sesuai amanat UUD 1945. IPMAMI menekankan bahwa Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang atas rasa aman, sementara Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa tugas TNI adalah mempertahankan kedaulatan negara—notabene bukan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Seruan Demi Papua yang Damai

IPMAMI menegaskan bahwa suara mahasiswa Mimika yang disampaikan di Jakarta ini adalah seruan moral untuk didengar oleh negara. Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap penderitaan warga Jila dan mengambil langkah cepat untuk menghentikan kekerasan.

“Kami berdiri bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk memastikan keadilan berpihak kepada mereka yang paling terluka. Demi Mimika yang aman, Papua Tengah yang damai, dan Papua yang menghargai martabat manusia,” demikian IPMAMI menutup pernyataan sikap mereka.

Dengan disampaikannya pernyataan ini, IPMAMI berharap pemerintah segera merespons tuntutan tersebut dengan tindakan nyata yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga Papua.

*Reporter: Mapianus

[Nabire.Net]