Ini Tanggapan Wagub Papua Terkait Belum Dibayarkannya ULP Guru SMA/SMK Di Sejumlah Kabupaten/Kota

Jayapura – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, meminta agar semua hal jangan digeneralisir, apalagi di Papua ada Otonomi Khusus sehingga tidak semuanya harus dikaitkan ke Badan Pemeriksa Keuangan, karena persoalan pembayaran ULP guru SMA/SMK ini adalah persoalan kasuistik bukan normatif.

Hal itu dikatakan Klemen Tinal saat  menanggapi persepsi yang hampir sama dari para pimpinan daerah dari 6 kabupaten dan 1 kotamadya yang dipanggil mengikuti Rapat Penyelesaian Pembayaran ULP Guru SMA/SMK di daerah-daerah tersebut, yang menurut mereka bahwa pembayaran ULP oleh pemkab/pemkot bisa menjadi temuan BPK, sehingga tidak dianggarkan dalam APBD.

Dikatakan Wagub, pemerintah tetap mencari solusi untuk hal tersebut. Menurutnya, tidak perlu diperdebatkan siapa yang salah dan benar, karena kita semua terjebak dalam undang-undang selalu berubah dan tahun yang sama.

Wagub mengaku, kebijakan pusat yang berubah-ubah yang berdampak kepada hak-hak guru dan lainnya.

Diakui bahwa pemprov Papua memang lupa memasukan Tunjangan Profesi Pendidik/Uang Lauk Pauk dalam APBD.

“Perlu saya tegaskan bahwa kami hanya lupa memasukkan TPP/ULP para guru dalam APBD” ujar Wagub.

Wagub kembali tegaskan jika, ini bukan satu masalah serius, tetapi ini hanya situasi yang harus diselesaikan bersama oleh para pemimpin. Wagub mengaku, pemerintah akan berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Papua, sehingga semuanya bisa direalisasikan dengan baik, tetapi secara administrasinya juga mendukung.

Klemen Tinal meminta kepada para guru untuk tidak mogok mengajar tapi harus tetap mendidik anak-anak.

Tim anggaran kabupaten/kota bersama provinsi melakukan pembahasan untuk menentukan regulasi pembayaran ULP dan TPP.

[Nabire.Net/A.S/PP]