Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa: Pemda Siapkan Dukungan 40 Ribu BPJS untuk Orang Asli Papua

Nabire, 26 Mei 2025 – Pemerintah Papua Tengah menyatakan komitmennya dalam mendukung pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 40 ribu masyarakat asli Papua (Orang Asli Papua/OAP) di seluruh wilayah Tanah Papua.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, saat membuka Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama, pada Senin, 26 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa Pemda Papua Tengah tidak hanya bertanggung jawab atas wilayah administratifnya, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral sebagai bagian dari Tanah Papua dan masyarakat Papua. Oleh karena itu, pihaknya mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa masyarakat Papua, khususnya yang belum terdaftar dalam BPJS, dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

“Pemda Papua Tengah yang menjadi bagian dari Tanah Papua dan orang Papua, berkomitmen mendukung 40 ribu BPJS se-Tanah Papua. Jika ada orang Papua yang tak terdaftar di BPJS, kita tinggal atur antarlintas pemerintah, dan Pemda Papua Tengah ada anggaran untuk membantu membayar. Ini kabar gembira,” ujar Meki Nawipa dalam pidatonya.

Program ini bertujuan untuk menjamin perlindungan sosial dan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat asli Papua, tanpa terkecuali. Pemerintah Papua Tengah akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain di Tanah Papua untuk memastikan pendataan berjalan efektif dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari para peserta Raker, yang terdiri dari perwakilan MRP dari berbagai provinsi di Tanah Papua. Mereka mengapresiasi inisiatif Gubernur Nawipa yang dinilai progresif dan berorientasi pada kepentingan langsung rakyat Papua.

Rapat Kerja Asosiasi MRP se-Tanah Papua menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antarwilayah dan lembaga-lembaga kultural Papua dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Dalam forum ini, Gubernur Nawipa juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat peran lembaga adat dalam pembangunan sosial masyarakat.

Dengan dukungan pembiayaan BPJS ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat asli Papua yang terpinggirkan dalam sistem layanan kesehatan nasional. Inisiatif Pemda Papua Tengah ini juga diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk lebih proaktif dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama di bidang kesehatan.

[Nabire.Net/Musa Boma]